Ini Arahan Kementerian Dalam Negeri Soal Pengelolaan Dana Desa di Kalteng

Oleh Budi Yulianto
20 Februari 2020 - 23:45 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Sejumlah poin penting disampaikan Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni dalam kegiatan rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Aula Jayang Tingang, kantor gubernur Kalteng, Kamis, 20 Februari 2020.

“Jadi Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan bapak presiden, ada 3 hal. Pertama, harus dicairkan awal tahun sehingga bisa membantu perekonomian di desa,” katanya.

Kedua, lanjut dia, mengutamakan ekonomi produktif di desa itu agar dapat menopang ekonomi di desa. Ketiga, perlu adanya manajemen dan pengawasan yang baik dalam rangka pengelolaan dana desa.

Menurutnya, selain memperkuat pengawasan, peningkatan kapasitas terhadap aparat desa juga perlu dilakukan. Sehingga mereka memahami bagaimana mengelola desa dengan baik. Tentunya juga untuk mencegah terjadinya penyelahgunaan dana desa.

Dia menuturkan, selama ini bentuk pelanggaran terkait dana desa di Kalteng tidak begitu banyak. Kendati demikian, ia berpesan sekecil apapun bentuk pelanggaran itu tetap menjadi kewajiban bersama untuk meminimalisir pelanggaran.

“Pembinaan seperti ini akan terus kita lakukan agar masyarakat khususnya pemerintah desa lebih memahami bagaimana pengelolaan dana desa, pertanggungjawabannya, pencairannya serta pengelolaan secara umum,” tuturnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalteng, Sapto Nugroho mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalteng pada 2019 lalu telah melakukan bimbingan teknis percepatan pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020. Tujuan utamanya adalah sebagai upaya mempersiapkan persyaratan untuk penyaluran dana desa.

Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan dana desa kini menjadi sorotan banyak pihak. Besarnya dana yang bersumber dari APBN itu rawan disalahgunakan. Untuk itu, perlu banyak pihak melakukan pengawasan dan pengawalan secara berjenjang.

“Dalam hal ini juga saya mohon dukungan saudara kajati melalui kajari dan saudara kapolda melalui kapolres untuk terlibat melakukan pembinaan kepada desa,” harapnya.

Pembinaan yang dimaksud, lanjut dia, dalam bentuk pencegahan penyalahgunaan, bukan penindakan. “Penindakan hanya dilakukan terhadap kasus yang telah benar-benar menyimpang dari ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (BUDI YULIANTO)

TAGS:

#Arahan #Kementerian Dalam Negeri #Dana Desa Di Kalteng

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Harapkan Pertumbuhan Ekonomi Berkembang Pesat

14 Mei 2024 - 16:15 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya dapat berkembang pesat seiring dengan banyaknya event besar yang akan diselenggarakan di kota tersebut.

Polda Kalteng Pastikan Keamanan Sirkuit SG1973

14 Mei 2024 - 16:10 WIB

Polda Kalteng memastikan keamanan sirkuit SG1973 untuk ajang UCI Mountain Bike (MTB) Eliminator seri ke-3 di Kota Palangkaraya 19 Mei 2024.

Gempa Magnitudo 5,5 di Sumbawa NTB Terasa di Denpasar Bali

14 Mei 2024 - 16:05 WIB

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 yang mengguncang Sumbawa atau sekitar 15 kilometer barat daya Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) terasa di Denpasar, Bali, Selasa sore.

Warga Desa Bunga Mawar Terima BLT Dana Desa

14 Mei 2024 - 16:00 WIB

Warga Desa Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), bertempat di kantor desa setempat

Pembunuh Danramil Oktovianus Sudah Setahun jadi OPM

14 Mei 2024 - 15:50 WIB

DLH Kotim Galakkan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah

14 Mei 2024 - 15:40 WIB

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menggalakkan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sebagai implementasi salah satu visi dan misi pemerintah daerah yakni Sampit Bersih.

Pj Sekda Seruyan: Tingkatkan Kompetensi Menghadapi Tantangan Birokrasi

14 Mei 2024 - 15:30 WIB

BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Efisiensi Belanja Fisik SKPD

14 Mei 2024 - 15:20 WIB

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja fisik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

OJK Tindak 45 Iklan Jasa Keuangan tak Sesuai

14 Mei 2024 - 15:10 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 45 iklan dan promosi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tidak memenuhi kriteria pada triwulan I 2024 dan mengirimkan surat pembinaan kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terkait sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

Bahasa di Ruang Publik Harus Perhatikan Ejaan

14 Mei 2024 - 15:00 WIB

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Muis mengatakan bahwa bahasa yang dipergunakan di ruang publik harusnya memperhatikan ejaan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia