"Dakwaan JPU tidak jelas, karena tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh James Watt. Jaksa juga tidak menguraikan keabsahan kepemilikan tanah," kata Aryo Nugroho Waluyo, perwakilan tim kuasa hukum James Watt, Kamis, 16 April 2020.

Aryo menambahkan, dakwaan JPU ia nilai tidak cermat karena tidak menguraikan keabsahaan kepemilikan PT HMBP terhadap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 4.330 kilogram sebagai salah satu unsur legitimasi penerapan Pasal 107 huruf d UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Aryo, surat dakwaan tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP, yang berbunyi, “jika suatu perbuatan pidana masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan".

Sebelumnya James Watt, Hermanus dan Dilik didakwa dalam kasus dugaan pencurian sawit oleh jaksa Rahmi Amalia. Dalam kasus ini James Watt didakwa dengan Pasal 107 huruf b UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan  Jo Pasal 363 Ayat (4e) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Sementara itu Dilik dan Hermanus didakwa dengan Pasal 107 huruf b UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan jo Pasal 363 Ayat (4e) KUHP.

Ketiganya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pencurian sawit yang ditangkap Polda Kalteng atas laporan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) II. 

Dakwaam Rahmi Amalia yang dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai AF Joko Sutrisno terungkap perbuatan itu dilakukan pada Senin, 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di.PT HMBP II Blok 9/10 Jalan Jenderal Sudirman Km 43 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim. Hermanus dan Dilik dalam kasus ini ditahan pada 18 Februari 2020. Sementara itu James Watt ditahan pada 8 Maret 2020. (NACO/B-11)