TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengacu kepada aturan hukum internasional dan regional yang telah disepakati bersama terkait perihal akan adanya investigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari Pemerintah Singapura terhadap Warga Negara Indonesia (WNI)/ Badan Hukum Indonesia (BHI). 

“Regulasi pemerintah Singapura memang mengatur hal tersebut. Indonesia pun memiliki regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Kita hormati kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan kedaulatan nasional. Kita wajib bela WNI, tetapi kita hukum juga kalau memang dia bersalah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 24 Juni 2020.

Kemudian, terkait perizinan bagi Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Indonesia, Luhut mengatakan agar perizinan tersebut segera ditetapkan dan jangan terlalu lama.

"Agar jangan ada kesan diabaikan. Mohon dituntaskan, jangan pending terlalu lama, kami perkuat koordinasi, untuk Ormas asing tersebut harus ada pengawasan, jadi saya minta Menkumham, Menlu, dan Mendagri untuk kita bersama-sama mengawal hal ini,” ujar Luhut.

Menkumham Yasona Laoly mengatakan terkait investigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap WNI/BHI, pemerintah Indonesia dapat mengajukan keberatan dengan pertimbangan kedaulatan. Dan, terkait audit, pihaknya menyatakan siap untuk membahas regulasi atau aturan teknis terkait hal tersebut, terutama dengan Kemendagri.