Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KPK Minta Pemerintah Daerah Perkuat Pengawasan Interen Cegah Korupsi

  • Oleh ANTARA
  • 20 April 2021 - 08:45 WIB

BORNEONEWS, Banjarbaru - Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama meminta pemerintah daerah memperkuat kapabilitas dan peran Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (APIP) untuk mencegah tindak pidana korupsi di masing-masing satuan kerja.

Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu bagian parameter dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP), kata Bahtiar saat memimpin rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintahan daerah Se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin.

Delapan area MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa.

Bahtiar mengungkapkan nilai MCP menjadi salah satu kunci tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi.

"Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator," jelasnya.


Pada kesempatan tersebut Bahtiar juga menyampaikan apresiasi 3 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi pada tahun 2020.



Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Banjar, peringkat kedua dicapai Kota Banjarmasin dan ketiga diduduki Kabupaten Tapin.

Kendati begitu, Bahtiar mendorong Pemerintah Daerah se-Kalsel, termasuk yang memiliki capaian MCP tertinggi, untuk terus berupaya meningkatkan skornya.

Ia juga menantang para Kepala Daerah untuk menetapkan target skor MCP yang tinggi ke depannya, setidaknya sampai angka 90.

"Nilai MCP adalah bagian dari langkah Bapak untuk menekan korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, perencanaan dan penganggaran APBD menjadi salah satu poin penting yang diangkat.

"Dalam merencanakan APBD ini, utamakan yang menjadi kebutuhan mendasar dulu, yakni punya daya ungkit publik," ingatnya.

Contoh lain jangan membuat fasilitas karena faktor gengsi. Padahal, anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting, misal, membangun jembatan atau fasilitas publik lain yang bisa menyelaraskan percepatan pertumbuhan ekonomi.



Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI ini pun meminta para Kepala Daerah untuk memperkuat tiap area MCP dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang handal.

Berita Terbaru

Habib Husein: Islam Berpihak Penuh Pada Toleransi

Habib Husein: Islam Berpihak Penuh Pada Toleransi

  • 17 Mei 2024 - 21:00 WIB
Kapuas Resmi Daftarkan 131.593 Peserta JKN Juni Nanti

Kapuas Resmi Daftarkan 131.593 Peserta JKN Juni Nanti

  • 17 Mei 2024 - 20:50 WIB
Mensos Pastikan Posko Baru Aman dari Jalur Lahar Dingin Marapi

Mensos Pastikan Posko Baru Aman dari Jalur Lahar Dingin Marapi

  • 17 Mei 2024 - 20:40 WIB
DLH Kobar Ingatkan Peran Penting Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga

DLH Kobar Ingatkan Peran Penting Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga

  • 17 Mei 2024 - 20:30 WIB
BI Catat Modal Asing Masuk Bersih di Indonesia Capai Rp22,06 Triliun

BI Catat Modal Asing Masuk Bersih di Indonesia Capai Rp22,06 Triliun

  • 17 Mei 2024 - 20:20 WIB
Pj Bupati Mura Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Pj Bupati Mura Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

  • 17 Mei 2024 - 20:10 WIB
Gelaran FLS2N Tingkat Kabupaten, Ini Harapan Pj Bupati Seruyan

Gelaran FLS2N Tingkat Kabupaten, Ini Harapan Pj Bupati Seruyan

  • 17 Mei 2024 - 20:00 WIB
KSP Bantah Presiden Jokowi Sibukkan Diri Tak Diundang Rakernas PDIP

KSP Bantah Presiden Jokowi Sibukkan Diri Tak Diundang Rakernas PDIP

  • 17 Mei 2024 - 19:55 WIB
Komsos Bentuk Nyata Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Komsos Bentuk Nyata Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

  • 17 Mei 2024 - 19:50 WIB
Pj Bupati Barito Timur: Pilih Pemimpin yang Mampu Melayani Masyarakat dengan Baik

Pj Bupati Barito Timur: Pilih Pemimpin yang Mampu Melayani Masyarakat dengan Baik

  • 17 Mei 2024 - 19:45 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri