TEMPO.CO, Jakarta - Advokat dan aktivis antikorupsi Nursyahbani Katjasungkana menyatakan upaya alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus ditolak mentah-mentah. Nursyahbani mengingatkan KPK awalnya lahir lantaran para aparatur negara, Kepolisian, dan Kejaksaan tak menjalankan fungsi mereka secara independen dalam pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah komite pemberantasan korupsi yang independen, ini ide awalnya dan kita harus mengembalikan KPK pada fungsi itu," kata Nursyahbani dalam konferensi pers daring, Jumat, 7 Mei 2021.

Menurut Nursyahbani, KPK saat ini bukannya bergerak maju dan makin berprestasi dalam pemberantasan korupsi, tapi berjalan mundur. Ia lantas mengibaratkan kondisi KPK hari ini seperti kiamat bagi orang-orang yang selama ini bergiat dalam upaya pemberantasan rasuah.

"Saya kira ini betul-betul doomsday bagi kita yang selama ini bergulat pada upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Nursyahbani.

Nursyahbani menyoroti tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK. Tes wawasan kebangsaan itu dinilai janggal lantaran diduga memuat banyak pertanyaan yang bernada seksis, rasis, dan diskriminatif seperti alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, apakah salat subuh menggunakan doa qunut, sikap terhadap LGBTQ, pandangan terhadap etnis Cina, dan sebagainya.

"Pertanyaan rasis itu tidak pernah dimunculkan KPK sebelum ini. Koruptor ya koruptor, mau Jawa, mau Chinese, mau Batak, mau apa saja itu tidak menjadi isu karena yang dikejar adalah perilaku koruptifnya itu," kata Nursyahbani.

Menurut Nursyahbani, pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan itu inkonstitusional lantaran melanggar hak privasi yang diatur dalam Pasal 28g Undang-undang Dasar 1945. Ia juga menilai tak ada korelasi antara sikap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan.