BORNEONEWS, Jakarta - Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen besar dalam penanganan bencana.

"Indonesia menjadi tolak ukur negara lain, karena selain banyak bencana terjadi tapi komitmen Indonesia juga besar," katanya dalam Webinar Journal Club #6 bertema "Menjalankan Amanat SFDRR Pasca HFA untuk Indonesia Tangguh" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Komitmen tersebut berkaitan dengan butir kelima kerangka pengurangan risiko bencana pasca Hyogo Framework for Action (HFA) 2012, yang menyebutkan bahwa komitmen politik yang harus dilaksanakan pada semua tingkatan, kesadaran, pendidikan, dan akses publik untuk informasi, peningkatan pengelolaan.

Lebih lanjut, Raditya menjelaskan komitmen Indonesia tersebut dengan dikeluarkannya Perpres No.87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanganan Bencana dalam kerangka untuk menuju Indonesia tangguh, baik dalam kebencanaan, perubahan iklim dan lainnya.

"Artinya, komitmen secara politik sudah dibangun dan tertuang dalam legalitas. Tidak hanya itu, saya rasa dalam hal implementasi di lapangan juga banyak pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan masyarakat," katanya.

Komitmen lainnya, tambah Raditya, adanya alat ukur indeks risiko yang tertuang dan menjadi acuan Bappenas untuk mengukur kemampuan Indonesia menuju ketahanan menghadapi bencana, begitu pula dengan indikator kapasitas pemerintah daerah.

Selain itu, modal sosial menjadi penting sebagai kekuatan yang masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia.