Ia menjelaskan diawali dengan pengusulan pemberhentian kepala daerah paling lambat 30 hari sebelum berakhir masa jabatan.

Hal itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015, Hal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah diberhentikan disebabkan diantaranya karena berakhir masa jabatan,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu 6 Maret 2022.

Ia mengatakan proses tahapan usul pemberhentian  saat ini sedang berproses, diantaranya  Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah  telah melayangkan surat nomor  100/23/II.1/ PEM-OTDA pada tanggal 31 Januari 2022.