Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sekitar 1.500 Warga yang Diusir dari Mempawah Akan Dipulangkan ke Jawa

  • 20 Januari 2016 - 20:51 WIB

kombes pol

PENGUSIRANkelompok eksklusif yang disebut-sebut sebagai kaum Gafatar di Kalimantan Barat,telah menjadi persoalan nasional. Ribuan orang yang selama ini bermukim dikabupatem Mempawah, diminta oleh warga setempat untuk pergi. Mereka kinidievakuasi dan ditampung di lingkungan Kodam Tanjungpura, Pontianak.

Sekitar1.500  warga yang berasal dari Lampung,Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dansebagainya itu akan dipulangkan segera dengan kapalmilik  TNI Angkatan Laut.  Dari Pontianak,  mereka akan diantar ke Semarang, Jawa Tengah.Dari semarang, mereka akan diantar ke aerah masing-masing.

 Sebagaimana dikemukakan Kabid Humas Polda Jawa Tengah,Kombes Pol A Liliek Darmanto, ada sekitar 1.500 anggota Gafatar yang akandipulangkan menuju Semarang. Rencananya keberangkatan dari pontianak baru akandilakukan hari Minggu (24/1/2016).

"Dari 1.500 diperkirakan pakai kapal TNI angkatan laut. Diperkirakanmerapat hari Minggu di Pontianak, berlayar, di Semarang diperkirakan hari Rabu(27/1)," kata Liliek Darmanto.

 

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk segeramenyelesaikan permasalahan ini.

"Pemerintah tentunya harus hadir pada semua warga bangsa yang ada. Untukitu, Presiden telah meminta  MenkoPolhukam dan Mendagri, Kepolisian, dan Panglima TNI untuk menyelesaikanpersoalan ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden,Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).

 

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, pemerintah akanmengambil tindakan terhadap organisasi yang mengakibatkan ribuan warga inimenemui masalah. "Kedepan tentunya yang paling penting, yang pertama, dibedakan dulu, terhadaporganisasinya, apabila organisaisi tersebut memang bertentangan dengan apa yangsudah kita atur dalam perundang-undangan, tentunya pemerintah akan mengambiltindakan. Tetapi terhadap warga sendiri atau siapapun yang kemarin mengalamidiserang, pemerintah bertanggung jawab. Wajib untuk melakukanperlindungan," jelas Pramono.

Berita Terbaru