Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Diharapkan Fasilitasi Kebutuhan Masyarakat Terkait Penambangan Ilegal

  • Oleh Donny Damara
  • 25 April 2023 - 16:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Penambangan ilegal tentu dapat menimbulkan polemik khususnya di wilayah Kalteng. Maka dari itu, solusi dari pemda sangat diperlukan untuk mengatasi atau menangani persoalan yang ditimbulkan akibat dari penambangan ilegal ini.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengatakan pemda sebagai regulator diharapkan bisa memfasilitas kebutuhan masyarakat. Sebab aturan terkait larangan aksi penambangan ilegal kerap berbenturan dengan aspek sosial masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil tambang.

"Selama ini, aturan yang ada itu hanya melarang adanya penambangan ilegal, tapi tidak dibarengi dengan adanya solusi bagaimana supaya masyarakat itu bisa bertahan hidup. Sedangkan kita tahu bahwa, masyarakat yang ada di pelosok itu sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga terpaksa melakukan penambangan illegal," ucapnya, Selasa, 25 April 2023.

Dirinya menambahkan, sebenarnya masyarakat selama ini berupaya untuk beralih profesi menjadi peladang. Namun hal itu tidak mudah dilakukan karena adanya larangan membakar lahan menjadi hambatan lain yang dihadapi oleh masyarakat.

"Dengan berladang, masyarakat bisa merasakan hasilnya dengan jangka waktu 5 sampai 6 bulan. Belum lagi adanya hambatan lain, mulai dari terbentur aturan membakar lahan, keterbatasan modal, dan lainnya. Tapi, dengan menambang, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk ditangani," tuturnya.

Dirinya mengharapkan adanya perhatian pemerintah agar menerbitkan aturan yang mampu mengatur sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat khususnya penambang dan peladang. Sehingga keberadaan aturan itu benar-benar memihak masyarakat.

"Wilayah pertambangan rakyat atau WPR itu memang bisa menjadi solusi. Tapi bukan berarti tanpa kendala juga, karena faktanya untuk mengurus izinnya saja masih sulit, bahkan masyarakat sendiri bingung untuk mengurus perizinan WPR," sebutnya.

"Oleh karenanya, kami sangat berharap agar kebijakan pemerintah bisa berpihak pada masyarakat, sehingga masalah penambangan illegal di wilayah Kalteng ini bisa ditangani dengan baik dan optimal," tukasnya. (DONNY D/H)

Berita Terbaru

Dirlantas Polda Kalteng Siapkan 25 Personel untuk Pengamanan KTT 10th World Water Forum di Bali

Dirlantas Polda Kalteng Siapkan 25 Personel untuk Pengamanan KTT 10th World Water Forum di Bali

  • 13 Mei 2024 - 18:30 WIB
Sekda Gumas: Perlu Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Sekda Gumas: Perlu Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

  • 13 Mei 2024 - 18:25 WIB
Legislator Minta Aspirasi Warga Desa Pangkalan Durin Ditindaklanjuti Pemda

Legislator Minta Aspirasi Warga Desa Pangkalan Durin Ditindaklanjuti Pemda

  • 13 Mei 2024 - 18:20 WIB
Wujudkan Kobar Semakin Jaya, Tuslam Amirudin Bertekad Menangkan Pilkada Kobar

Wujudkan Kobar Semakin Jaya, Tuslam Amirudin Bertekad Menangkan Pilkada Kobar

  • 13 Mei 2024 - 18:15 WIB
Lurah Langkai Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jalan Mendawai

Lurah Langkai Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jalan Mendawai

  • 13 Mei 2024 - 18:10 WIB
Kepala KPR Rutan Kapuas Ajak Warga Binaan Pahami Pentingnya Kebersihan Kamar Hunian

Kepala KPR Rutan Kapuas Ajak Warga Binaan Pahami Pentingnya Kebersihan Kamar Hunian

  • 13 Mei 2024 - 18:05 WIB
Dinkes Kapuas Adakan Pertemuan Refresh Tim Percepatan Cluster Binaan, Ini Tujuannya

Dinkes Kapuas Adakan Pertemuan Refresh Tim Percepatan Cluster Binaan, Ini Tujuannya

  • 13 Mei 2024 - 18:00 WIB
Lanjutkan Safari Politik, Nuryakin Merapat ke PPP dan Perindo

Lanjutkan Safari Politik, Nuryakin Merapat ke PPP dan Perindo

  • 13 Mei 2024 - 17:55 WIB
Pemkab Kobar Sambut Baik Rencana Pembangunan Pangkalan TNI AL di Kumai

Pemkab Kobar Sambut Baik Rencana Pembangunan Pangkalan TNI AL di Kumai

  • 13 Mei 2024 - 17:50 WIB
Maju Pilkada Kapuas 2024, Alfian Mawardi Daftar Sebagai Bakal Calon Bupati ke DPC Gerindra

Maju Pilkada Kapuas 2024, Alfian Mawardi Daftar Sebagai Bakal Calon Bupati ke DPC Gerindra

  • 13 Mei 2024 - 17:45 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri