BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Abdullah Joko Rimbawa, alias Joko, 40, berurai air mata di hadapan jajaran pengawas aparatur pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng). Warga RT 4 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), ini belum berputus asa mendapatkan kaki palsu setelah menjalani amputasi akibat kecelakaan dua tahun silam.

Pada 2014, ayah dua anak ini terkena musibah yang mengubah 360 derajat perjalanan hidupnya. Ia ditabrak lari sebuah mobil di Jalan Iskandar, Pangkalan Bun, saat mengendarai sepeda motor seorang diri, sampai harus kehilangan kaki kanannya.

Sebelum kecelakaan, pria berbadan tegap itu bekerja di sebuah toko di Pangkalan Bun. Disabilitas atau keterbatasan fisik yang kini disandangnya, membuat kehilangan sumber mata pencaharian tetap.

'Dulu ketua RT bilang, akan ada bantuan untuk saya tiga bulan sekali. Nyata'nya tidak ada,' keluh Joko di hadapan Ombudsman Kalteng, Kabag Kesra Setda Kobar Sutowo dan Sekretaris Dinsos Kobar Ambarita, di ruang Asisten Administrasi Umum Pemkab Kobar, Kamis (6/4/2016) siang.

Usai sembuh dari operasi amputasi, setelah membaca berita di Borneonews, ia sempat meminta bantuan kaki palsu ke Dinsos Kobar. Tapi permintaannya tak digubris karena keberadaan Joko sebagai penyandang disabilitas tak terdaftar di Dinsos.

Ia sempat mengadu ke Ombudsman RI di Jakarta, menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hingga menemui Bupati Kobar Bambang Purwanto. ''Bupati sempat memberikan janji akan memberikan modal usaha,' katanya.

Joko pun memberikan proposal secara langsung kepada Bambang. Tapi, tak kunjung ada realisasinya. Joko kemudian mendapatkan kaki palsu bekas penderita disabilitas yang dirawat dan meninggal dunia di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun.

'Meskipun tak cukup, tapi saya paksakan,' katanya, sambil menyeka air mata.

Janji palsu

Susana pun sesaat hening. Satu per satu pejabat yang ikut menerima pengaduannya menyatakan empati. 'Kami akan memasukkan sampean ke sistem penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan kompetensi,' ujar Sekretaris Dinsos Kobar, Ambarita.

Ketua Ombudsman Perwakilan Kalteng, Thoseng, pada kesempatan itu mengingatkan agar aparat dan pejabat jangan suka memberikan harapan dan janji palsu. ''Apalagi dilatarbelakangi oleh kepentingan politik,' tandasnya. (Cecep Herdi/B-1)