BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja karena melantik kader Partai NasDem Winsi Kuhu menjadi anggota Bawaslu Kalteng.

DKPP menyatakan Bagja terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. "Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu satu Rahmat Bagja selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilu RI," kata Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito, Jumat, 8 Desember 2023.

"Menyatakan pihak terkait Winsi Kuhu tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2027," imbuhnya.

DKPP menilai Bagja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf b dan d, ayat (3) huruf f dan i, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a, b, c, dan h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa nama Winsi Kuhu selaku anggota Bawaslu Kalteng periode 2023-2028 tercantum dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Sulawesi Utara tertanggal 14 Februari 2019.

Bagja disebut menerima informasi terkait tercantumnya nama Winsi Kuhu dalam surat keputusan tersebut pada 16 Agustus 2023. Kemudian, Bagja menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap Winsi Kuhu pada 13 September 2023.