APPI menjelaskan, permasalahan ini juga seharusnya masuk dalam Yurisdiksi NDRC sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia.

Lebih lanjut lagi APPI menjelaskan, Pasal 19 Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional juga menyebutkan tentang Kekhususan Sepakbola yang mengkonfirmasi dan mengakui kontrak antara klub dengan pemain ini mencerminkan hubungan dan karakteristik khusus dalam permainan sepakbola sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan sepakbola baik dalam lingkup nasional yang diselenggarakan oleh Federasi PSSI maupun dalam lingkup global yang tunduk pada kewenangan FIFA.

”Sudah sepatutnya bagi Klub Kalteng Putra sebagai anggota PSSI tunduk dan terikat serta patuh pada regulasi-regulasi yang telah dibuat PSSI termasuk dalam rangka penyelesaian kasus ini,” terangnya.

Namun demikian jika Klub tetap akan menyelesaikan kasus ini ke jalur hukum pidana, maka APPI sebagai Asosiasi Pesepakbola akan memberikan perlindungan kepada Anggota APPI dan mereservir hak kami untuk untuk melakukan langkah hukum baik secara bagaimanapun dan di instansi manapun terhadap Klub.

APPI juga menyebut, selain permasalahan kasus tunggakan gaji pada musim Liga 2 Tahun 2023/2024 ini, Klub Kalteng Putra juga masih belum menjalankan Putusan NDRC yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 19 Pesepakbola Kalteng Putra dengan Putusan NDRC tertanggal 10 Juli 2023 dengan nilai total putusan sebesar Rp279.000.000,00 atas tunggakan gaji Para Pemain pada kompetisi Liga 2 2022/2023 yang lalu.

Sebelumnya konflik manajemen dan pemain Kalteng Putra mulai memanas usai pertandingan playoff degradasi melawan Persipura Jayapura di kandang 22 Januari 2024.

Pemain kompak melampiaskan kekecewaan kepada manajemen dengan mengunggah surat pernyataan terkait belum dibayanya gaji pemain di tiap media sosialnya.

Melalui suratnya seluruh pemain meminta duduk bersama dengan CEO Kalteng Putra, Agustiar Sabran berbicara tentang timnya sebelum pertandingan keempat melawan Persipura.

Kemudian, bila gaji dan bonus pemain tidak terbayarkan sebelum hari pertandingan pekan ke 4, maka pihaknya tidak akan melanjutkan permainan.

Lalu, di poin terakhir, setelah pertandingan semua berjalan tuntas, para pemain meminta manajemen klub untuk menyelesaikan gaji sesuai yang ada di dalam kontrak sesuai termin.

"Setelah mediasi dan dijanjikan pembayaran, tapi tidak ada itikad baik lanjutan, maka kami semua pemain tidak akan melanjutkan pertandingan ke 5 dan seterusnya," tulis pemain dalam captionnya.

Menanggapi unggahan tersebut, pada Rabu, 24 Januari 2024, Manager Kalteng Putra, Sigit Wido menampik kabar tunggakan gaji pemain selama dua bulan. Dia menegaskan kondisi finansial dari klub baik-baik saja.

Sigit mengakui ada keterlambatan terkait gaji, namun keterlambatan hanya 15 hari, bukan dua bulan. Ia menegaskan manajemen akan tetap membayarkan hak pemain.

"Kalteng Putra tetap bertanggung jawab terhadap isi kontrak. Pembayaran gaji tetap akan dilakukan sesuai kontrak  berlaku," kata Sigit.

Terlambatnya pembayaran gaji pemain, terang Sigit, merupakan hukuman dari CEO Kalteng Putra Agustiar Sabran karena menilai para pemain tidak bermain dengan sepenuh hati. Dengan harapan para pemain bisa mengevaluasi dan tampil maksimal kedepannya.

Sigit bahkan menyayangkan tindakan para pemain yang dianggap tak sesuai. Salah satunya menuntut bonus tinggi. Padahal Kalteng Putra sudah memberikan gaji yang cukup besar.

"Gaji pemain Kalteng Putra paling besar jika dibandingkan klub-klub lain yang ada di Liga 2," ungkapnya.

Manajemen, lanjut Sigit, juga kecewa dengan pemain yang mengancam mogok bertanding. Pasalnya sama saja menyalahi aturan yang tertuang di dalam kontrak.

"Di dalam kontrak sudah disepakati apa saja aturan yang harus dilaksanakan. Kalau ada yang menyalahi tentunya ada punishment kepada manajemen atau pemain," jelasnya.

Terkait kekecewaan dari Agustiar, karena musim ini para pemain dinilai belum memenuhi target yang diinginkan. Padahal manajemen sudah sangat profesional dapat mempersiapkan tim.

"Wajar jika CEO kecewa dan ingin para pemain berlaku profesional. Hak dan kewajiban semua sudah diatur di kontrak. Jadi tugas pemain ya bermain sebaik mungkin," tandasnya.

Sementara itu, Pemain Kalteng Putra Beni Okto, melalui akun resminya benioktovianto82 menegaskan pemain berjuang dan rela berkorban untuk tim, sebagai tempat bernaung menghidupi keluarga.

Beni menampilkan semangat perjuangan pemain dengan menunjukan luka dan jahitan yang dialami pemain saat bertanding.

“Pembelaan dari manajemen yang membohongi publik 15 hari telat di bulan Januari tapi bulan Desember kita belum terima gaji,” tulisnya.

Kemudian pada 24 Januari 2024, Manajer tim Kalteng Putra Sigit Widodo melalui kuasa hukumnya Jeffriko Seran melaporkan 23 pemain Kalteng Putra ke Polda Kalteng.

"Kita melaporkan para pemain yang memposting surat pernyataan diinstagram yang dimana captionnya itu menggiring opini publik bahwa manajemen Kalteng Putra tidak membayar gajih pemain selama dua bulan, padahal kenyataan tidak," ungkapnya.

Ia menilai seharusnya, permasalahan itu tidak perlu langsung diposting ke media sosial dan akhirnya menyebabkan kegaduhan publik dan pembullyan Kalteng Putra.

Jeffriko berpandangan, seharusnya ada penyelesaian secara perdata jika para pemain merasa dirugikan. Dia menjelaskan, keterlambatan tersebut sebenarnya hanya 15 hari. Namun demikian, menurut Jeffriko, caption tulisan para pemain tertulis 2 bulan.

"Dari hal seperti itu, kita sebagai manajemen Kalteng Putra merasa ini dirugikan dan ini adalah salah satu tahun politik, itu yang kita jaga. Karena bola tidak ada kepentingan politik,  itu yang kita jaga. Makanya bentuk dari klarifikasi kita bahwa postingan-postingan itu tidak benar adalah kita laporkan bahwa ini adalah pencemaran nama baik dari manajemen Kalteng Putra,” bebernya.

”Dan dasar hukumnya jelas berdasarkan UU ITE Pasal 27a ayat 1 dengan ancaman 4 tahun kurungan dengan denda 750 juta," tegas Jefricho. 

Ia mengklaim sudah mempunyai bukti bahwa manajemen sudah membayar gaji para pemain. (HERMAWAN DP/j)