BORNEONEWS, Palangkaraya - Dari enam kabupaten di Kalteng yang menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI di semester I 2016 ini, hanya satu kabupaten yang jeblok, yaitu Barito Selatan. Kabupaten induk itu mendapat hasil terburuk dalam opini LHP, yaitu Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias disclaimer.  

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Senin (13/6) sore di auditorium BPK jalan Yos Sudarso. Bupati Farid Yusran dan Wakil Bupati Satya Djoedir enggan hadir dalam kesempatan tersebut. Sedangkan dari DPRD dihadiri langsung Ketua DPRD.

Lima kabupaten lainnya cukup bagus, yakni tiga daerah meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Kabupaten Kobar, Pulang Pisau, dan Katingan. Sedangkan dua sisanya ada dua memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Barito Timur dan Kapuas. 

Menurut Cornell, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI masih ditemukan beberapa permasalahan signifikan. Yaitu Akun Kas, Akun Piutang, Akun Persediaan, Akun Investasi, akun Aset Tetap dan aset lainnya, akun belanja, dan Akun beban penyusutan dan Akuntansi penyusutan.

'Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada bupatiuntuk segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenai sanksi,' tutupnya. 

Beberapa Bupati yang hadir antara lain Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Bupati Kobar Bambang Purwanto, dan Bupati Bartim Ampera Y Mebas. Dua kabupaten diwakilkan ke wakil bupati dan Sekda. Selain itu juga hadir sejumlah Ketua DPRD atau wakilnya, sebab selain kepada Kepala daerah, LHP juga diserahkan ke pimpinan DPRD. (ROZIKIN/m)