BORNEONEWS, Kotim - DPRD Kotawaringin Timur mulai membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016. Pembahasan RKA APBD Perubahan 2016 ini, dilakukan DPRD bersama masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja per komisi.

'Pembahasan anggaran perubahan saat ini, mengingat sisa waktu penggunaan anggaran tinggal empat bulan lagi sebelum tutup tahun penggunaan anggaran. Karena itu anggaran perubahan tahun ini wajib disahkan akhir Agustus atau awal September ini,' kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, di Sampit, Senin (29/8/2016).

Jhon Krisli meminta seluruh komisi dan SKPD yang menjadi mitra kerjanya dapat mengefektifkan pembahasan RKA APBD perubahan, mengingat, sisa tahun anggaran hanya menyisakan empat bulan. Politisi PDI Perjuangan itu meminta seluruh komisi bersama mitra kerja, menyusun rencana kegiatan yang bersifat rasional dan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan sesuai rencana.

'Tujuannya, agar serapan anggaran dapat maksimal di akhir tahun kegiatan, dan anggaran dapat digunakan untuk hal yang bersifat skala penting, mendesak, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,' ujar dia.

Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo, mengatakan pihaknya dalam dua hari ke depan akan melakukan pembahasan secara maraton. Pembahasan dilakukan untuk pendalaman serta mencermati penjabaran RKA dari SKPD. 'Kami dapat pastikan, rata-rata tidak ada penambahan, bahkan banyakk SKPD yang terkena rasionalisasi anggaran. Sebab, ini juga terkait dengan keungan daerah,' jelasnya.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kotim Aspanur, mengakui keterbatas keuangan daerah. Dia mengatakan saat ini anggaran yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan program dengan skala prioritas, sehingga hampir tidak ada penambahan anggaran di semua SKPD.

Strutur APBD Perubahan2016 sesuai KUA/PPAS, yakni pendapatan yang sebelumnya rp1,611 triliun lebih, setelah perubahanmenjadi Rp1,610 triliun lebih, berkurang Rp381,347 juta atau sekitar 0,2%. Sedangkan belanja daerah sebelum perubahan Rp1,674 triliun lebih, setelah perubahan menjadi Rp1,628 triliun lebih, berkurang Rp46,155 miliar atau 2,76%. (RIFQI/N).