BORNEONEWS, Kobar - Dana Bagi Hasil Provinsi seret, pihak eksekutif diminta segera menyiapkan rasionalisasi anggaran. Malah, DBH provinsi untuk daerah kabupaten, diperkirakan tak terkucur. Walhasil dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 ini defisit pendapatan daerah diperkirakan bertambah besar. Dari yang awalnya sebesar Rp28 miliar, bertambah besar menjadi Rp64 miliar. Sebab, dari informasi yang masuk, DBH provisi dari provinsi Rp36 miliar diperkirakan juga tak dapat disalurkan ke daerah.

Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Triyanto menjelaskan, pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) yang diajukan tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam APBD Perubahan 2016, yang dilakukan eksekutif dan legislatif di DPRD Kobar, Senin (26/9), terpaksa ditunda. Pasalnya, dari informasi yang diterima dari provinsi, sisa DBH dari provinsi senilai Rp36 miliar, diperkirakan juga tidak akan dapat di salurkan ke daerah

"Tapi ini masih belum pasti. Yang jelas, kalau itu benar, defisit anggaran pendapatan kita akan bertambah. Dan harus melakukan rasionaliasi lagi. Yang defisit Rp 28 miliar kemarin saja kita sudah mati-matian melakukan rasionalisasi dengan mengurangi belanja yang tak perlu," kata Triyanto, Senin (26/9/2016).

Dengan demikian, pihaknya meminta kepada eksekutif segera mempersiapkan segala hal terkait kemungkinan terjadinya pembatalan pengucuran DBH dari provinsi tersebut. Sekaligus mempersiapkan opsi rasionalisasi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah. Bila DBH dari provinsi yang dimaksud, benar-benar tak dapat dikucurkan.

"Jadi rapat terpaksa saya skors. Kami minta agar eksekutif mempersiapkan segala hal bila isu terkait DBH dari provinsi itu jadi kenyataan. Apa saja pendapatan kita, apa saja belanja yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Kami berharap sisa waktu yang ada ini bisa selesai. Yang jelas prioritas kita saat ini adalah APBD Perubahan 2016."

Dijelaskannya, secara umum pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2016 mengalami surplus. Karena Kobar mendapat banyak suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, sayangnya DAK dari pusat tersebut sudah ditetapkan peruntukannya dan tidak bisa dialihkan untuk penggunaan lain. Sementara DBH dari provinsi mengalami pemotongan dan bahkan diperikirakan tak terkucur sama sekali daerah. (RADEN ARIYO/N).