BORNEONEWS, Muara Teweh ' Empat fraksi, PDIP, Gerakan Keadilan Karya Bangsa (GKKB), PPP dan Demokrat di DPRD Barito Utara, menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan beberapa catatan. Fraksi PAN tidak dapat menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda ini, karena saat sidang paripurna seluruh anggota fraksi PAN tidak ada yang hadir.

Sehingga penyampaian pendapat akhir tidak diketahui, namun dengan jumlah fraksi yang menyetujui raperda tersebut ditetapkan menjadi perda, DPRD dan Pemkab Barut melakukan penandatanganan persetujuan yang dilakukan oleh Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Barut, Ompie Herby dengan Ketua DPRD Barut, Set Enus Y Mebas dan Wakil ketua I DPRD, Hj Merry Rukaini dihadapan para undangan pada sidang paripurna IV masa sidang II tahun 2016, di ruang rapat paripurna dewan, Selasa (27/9/2016).

Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengatakan, dengan ditetapkanya Perda ini diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik.

Hal ini tentunya, lanjut Nadalsyah, diperlukan kerja keras, kesamaan visi, isi dan kerjasama eksekutif dan legislative yang berkesinambungan. 'kami menyadari bahwa pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun demikian upaya maksimal telah kami lakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku' jelas Nadalsyah.

Dia mengharapkan, pertanggung jawaban tersebut dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 sebagai perwujudan dari kebijaksanaan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

'adapun wujud dan hasilnya tidak lain merupakan realisasi pelaksanaan tugas dari seluruh jajaran pemerintah di daerah ini, yang didukung oleh segenap komponen masyarakat' pungkasnya. (RAMADANI/N).