BORNEONEWS, Palangka Raya - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah tetap meminta kasus pemukulan wartawan di Kabupaten Barito Selatan oleh anggota DPRD Barsel, Ideham, terus berlanjut. PWI ingin Badan Kehormatan DPRD Barito Selatan, tegas menindak anggotanya, meski penyerangan dan pemukulan wartawan Julius Sinaga di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, itu sudah sepakat berdamai.

'Kami tetap meminta BK DPRD setempat mengambil tindakan tegas terhadap Ideham, anggota Fraksi PAN. Secara resmi, kami akan mengirimkan surat, supaya BK bisa menjalankan tugas dan wewenangnya. Kami ingin ada sanksi tegas agar memberi efek jera,' ungkap Ketua PWI Kalteng, Sutransyah di Balai Wartawan, Palangka Raya, Senin (3/10/2016).

Menurut Sutran, upaya damai yang dilakukan Julius Sinaga dengan Ideham,  sah secara hukum. PWI menghormati proses perdamaian yang telah dilakukan. Namun secara institusi, karena yang diserang merupakan kantor PWI, pihaknya tidak akan tinggal diam. PWI tetap melakukan upaya, agar yang bersangkutan diberikan sanksi.

Menurut Sutran, tindakan premanisme dengan melakukan penyerangan di lingkungan kantor PWI, sudah menciderai organisasi profesi tertua di Indonesia tersebut. Karena itu, pihaknya tidak akan membiarkan walaupun upaya damai  dilakukan pelaku. "Kami menghormati upaya perdamaian yang dilakukan. Tetapi hal itu tetap tidak akan menghentikan langkah institusi PWI, meminta keadilan."

'Kami adukan yang bersangkutan ke BK. Permohonan tindakan tegas, juga kami minta dari PAN, selaku partai menaungi yang bersangkutan,' tegas Sutran.

Wakil Ketua Bidang Advokasi PWI Kalteng, Sadagori Henoch Binti menambahkan, tindakan pramanisme tidak bisa dibiarkan. Apalagi penyerangan terhadap Julius Sinaga, terjadi di kantor PWI. Karena itu pihaknya akan menuntut BK DPRD dan DWP PAN Kalteng menjatuhkan sanksi.

Ririn menjelaskan, surat pengaduan dan permintaan pemberian sanksi, akan ditembuskan kepada Dewan Pers, PWI Pusat, DPP PAN, Gubernur Kalteng, Bupati Barito Selatan, Ketua DPRD Barito Selatan dan Kapolres Barito Selatan. Intinya, PWI meminta BK dan DPW PAN melakukan sidang etik.

'Kami menduga telah terjadi pelanggaran etika sebagai wakil rakyat pada kasus penyerangan dan penganiayaan yang terjadi di kantor PWI Barsel itu. Jadi  kami ingin, Ideham diberikan sanksi tegas, baik secara kelembagaan DPRD maupun kepartaian. Jika tidak, maka efek jera terhadap yang bersangkutan tidak ada,' tegas dia. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).