'Wagub: Kesepakatan Barito Utara-Kutai Barat 2009 Sumber Masalah

Oleh Roni Sahala
12 Oktober 2016 - 17:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kesepakatan yang dibuat tahun 2009 oleh Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur) dinilai menjadi sumber masalah tapal batas saat ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur harus bertemu untuk membuat kesepakatan baru.

'Ada kesepakatan bersama dari Pemprov Kalteng dan Pemprov Kaltim untuk peletakan pilar batas utama,' kata Wakil Gubernur Kalteng, Habib H Said Ismail, saat ditemui di ruang kerjanya, di Palangka Raya, Selasa (10/10/2016).

Habib mengungkapkan, kesepakatan itu memuat tentang pemasangan tanda batas Pemprov Kalteng dan Pemprov Kaltim. Dari sinilah kata dia, kemudian batas wilayah mengalami pergeseran dari titik yang seharusnya sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.8-486 Tahun 1989.

Habib H Said Ismail menegaskan akan berjuang untuk mengembalikan tapal batas ke titik yang seharusnya merujuk pada SK Mendagri. Untuk itu pihaknya akan menyurati pemerintah pusat agar ada penegasan batas, atau kesepakatan baru dua pihak yang bersengketa.

Untuk perjalanannya ke Barito Utara beberapa hari lalu yang disertai pemasangan tanda batas, Wagub Kalteng menegaskan, itu untuk mengetahui kondisi di lapangan. Soal titik yang dia pasang merujuk pada SK Mendagri, kata dia hanya sebagai acuan, mengingat adanya kesepakatan tadi.

Terkait aktivitas PT Barinto Ekatama tambah Wagub, jika didasarkan pada kesepakatan, mereka benar menambang di wilayah Katim. Namun jika merujuk ke SK Mendagri, sebagian wilayah kerjanya ada di Kalteng.

Di sisi lain kata Habib H Said Ismail, jika kemudian sebagian sesuai aturan yang berlaku wilayah konsesinya masuk Kalteng, PT BEK menegaskan bersedia memperbaharui izinnya. 'Wilayah konsesinya untuk sementara, untuk sementara ini ya, kita anggap, kalau memang ada kesepakatan bersama (Kalteng-Kaltim) mereka benar (di wilayah Kaltim),' jelasnya.

Dikutip dari laman Humas Pemkab Kutai Barat, permasalahan tapal batas antara wilayah Kampung besiq Kecamatan Damai Kutai Barat Provinsi Kaltim dan Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, Kalteng, menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten setempat.

Pemkab Kubar dikatakan sudah mengirim surat kepada Gubernur Kaltim, meminta agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Disampaikan juga tentang kesepakatan dua pihak yakni pemberian tanda perbatasan dengan memasang tiang pancang berisi 10 pilar untuk Penegasan Batas Daerah (PDB) lengkap dengan titik koordinat.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Faturahman mengatakan, pihaknya berusaha mencegah terjadinya konfik di wilayah itu. kata dia, hasil pertemuan dengan Kemendagri sudah tidak ada masalah dan akan dikaji ulang hasilnya ke lapangan.

"Sebenarnya kita pernah berunding dengan Biro Pemerintahan Kalteng. Mereka sudah mengetahui kami yang benar. Ini akan kita cek sekali saja, untuk memuaskan warga Kalteng," katanya Faturahman. (RONI SAHALA/N).

TAGS:

#Wakil Gubernur Kalteng #Habib H Said Ismail #Batas Wilayah #Kalimantan Tengah #Kalimantan Timur

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Sukamara Gelar Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD 2025-2024

26 April 2024 - 16:05 WIB

Pemkab Sukamara laksanakan Konsultasi Publik 1 Kanjian Lingkungan Hidup Strategis Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029 pada Jumat, 26 April 2024.

Nuryakin Tekankan Sinkronisasi Urusan Kepemudaan

26 April 2024 - 16:00 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin menekankan sinkronisasi urusan kepemudaan sebagai sektor strategis.

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit Ditutup, Arus Balik Baru 60 Persen

26 April 2024 - 15:55 WIB

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit resmi ditutup, Jumat, 26 April 2024, namun arus balik baru mencapai 60 persen.

Mukarramah Apresiasi Raihan Peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik di Kalteng

26 April 2024 - 15:50 WIB

Sekretaris Komisi A DPRD Palangka RayaMukarramah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya atas prestasi meraih peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) terbaik di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pj Wali Kota Ajak Milenial Palangka Raya Lestarikan Kesenian Tradisional Karungut

26 April 2024 - 15:45 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak generasi milenial untuk mencintai dan melestarikan kesenian tradisional daerah, khususnya Karungut.

Pemprov Lakukan Pendampingan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

26 April 2024 - 15:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

DPRD Palangka Raya Dorong Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas

26 April 2024 - 15:35 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.

Para Pihak Harus Lakukan ini untuk Bangun Kolaborasi Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 15:30 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan banyak hal yang harus dilakukan para pihak untuk membangun kolaborasi ekonomi hijau.

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia