BORNEONEWS, Barito Utara - Sejumlah penghuni lokalisasi Lembah Durian, Barito Utara, atau yang biasa disebut Merong oleh warga sekitar, bersiap pulang ke kampung halaman, di Bandung, Jawa Barat. Mereka pasrah dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang memprogramkan penutupan lokalisasi itu pada 2017.

'Mau gimana lagi kalau sudah keputusan pemerintah seperti itu. Saya sudah ada rencana November nanti pulang kampung,' ujar Sofi dimintai keterangan oleh Borneonews, akhir pekan lalu.

Sofi salah seorang penghuni yang bekerja di salah satu rumah wisma, di tempat lokalisasi Merong itu. Perempuan berparas cantik yang mengaku sudah bekerja satu tahun sebagai wanita penghibur di lokalisasi Merong ini, membeberkan alasannya hingga terjun ke dunia itu. 'Pekerjaan ini saya lakukan lantaran desakan ekonomi. Saya memiliki seorang anak yang harus saya nafkahi atau dibiayai, yang kini tinggal bersama orang tua di Bandung.'

Ketika ditanya keberadaan suaminya, dan apakah setelah pulang kampung nanti tetap akan melakukan pekerjaan ini. Sofi mengatakan telah bercerai dengan suaminya. Dan setelah kembali ke kampung halaman, ia juga bertekat untuk berhenti melakukan pekerjaan sebagai wanita malam.

'kalau sudah pulang kampung saya akan berhenti kerja seperti ini, dan saya ingin kerja benar. Tapi untuk sekarang yang saya bisa lakukan yaitu mengumpulkan uang untuk dibawa pulang ke kampung, baik dari tamu-tamu yang datang hanya untuk hiburan karaoke dan memintanya menemani bernyanyi, ataupun dari laki-laki hidung belang yang ingin merasakan kehangatan tubuhnya.

Ia juga mengaku bahwa, orang tua dan anaknya serta keluarganya tidak tahu menganai pekerjaan yang dijalaninya di Barito Utara. Kepada keluarganya, Sofi mengaku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Barut. "Keluarga saya tidak mengetahui menganai pekerjaan saya di sini, mereka hanya tau saya kerja di perusahaan."

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara  telah mewacanakan, 2017 mendatang akan menutup praktik prostitusi di komplek lokalisasi yang sering disebut Merong itu. Rencana tersebut juga telah ada mendapat dukungan dari anggota DPRD, salah satunya H Abri, Politisi PPP, yang berpandangan rencana pemerintah menutup praktek prostitusi di daerah ini merupakan program yang sangat baik, dan perlu mendapat dukungan dari kalangan masyarakat.

Pasalnya keberadaan prostitusi dilokalisasi tersebut memberikan dampak negatif kepada masyarakat, terutama untuk kalangan anak muda yang nantinya akan meneruskan generasi yang ada saat ini, dan hal ini juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat, bahwa indonesia tahun 2019 mendatang sudah bebas dari lokalisasi prostitusi.

Sehubung dengan adanya wacana tersebut, Dinsosnakertran juga ada mewacanakan akan memberikan pelatihan keterampilan terhadap para pekerja sex komersial (PSK) di lokalisasi terbesar di DAS Barito ini, sehingga setelah lokalisasi tersebut nantinya ditutup oleh pemerintah, para PSK dapat kembali ke masyarakat dan mempergunakan keterampilan yang di dapatnya dari program pelatihan untuk bekerja.

Namun rencana pemberian pelatihan terhadap para kupu-kupu malam ini tampaknya tak dapat dilakukan oleh Dinsosnakertans Barito Utara di tahun 2016 ini, atau kegiatan itu akan di tunda ke tahun 2017 mendatang, sebab keterbatasan dana yang ada di Dinsosnakertans saat ini.

Kepala Dinsosnakertans Barito Utara, H Yaser Arapat yang dikonfirmasi media menegaskan, bahwa untuk rencana penutupan lokalisasi merong ini tetap akan dilaksanakan di tahun 2017 mendatang. Penutupan lokalisasi ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Kementrian sosial, dimana beberapa daerah di indonesia juga telah menutup tempat-tempat lokalisasi yang ada di daerahnya.

'Untuk program pemberian pelatihan keterampilan bagi para PSK yang ada di lokalisasi ini merong tahun 2016 ini kita tunda, dan akan kita anggarkan di tahun 2017 mendatang,' katanya.

Dijelaskannya, penundaan ini dilakukan sehubung dengan kondisi anggaran yang ada di Dinsosnakertran, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapat pemotongan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga dampak dari pengurangan itu Dinsosnakertans juga harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2016 ini, dengan ketersediaan anggaran yang ada.

'jenis pelatihan yang rencananya akan diprogramkan untuk para PSK ini salah satunya seperti salon. Dengan pelatihannya yang nantinya akan kita berikan diharapkan mereka nantinya bisa belajar dengan baik, serta bisa mempergunakan skil tersebut untuk bekerja, sehingga bisa mandiri saat kembali ke masyarakat,' ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa yang ada izin di tempat lokalisasi itu hanya karoke dan Miras, sedangkan ijin penjulan tubuh orang lain tidak ada. 'Kita tidak melarang adanya hiburan dan karoke disana, tetapi harus bersih dari prostitusi," kata Yaser. (RAMADANI/N).