BORNEONEWS, Palangka Raya ' Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu desa sangat tertinggal di Bumi Tambun Bungai, dari sebelumnya, 2014, berjumlah 3 desa. Tetapi, yang tergolong tertinggal mencapai 213 desa. Untuk itu, Gubernur meminta semua pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan menyelaraskan program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

'Kita masih dihadapkan desa sangat tertinggal yang tersisa 1 desa dan desa tertinggal 213 desa. Tugas tim penanggulangan kemiskinan, melakukan koordinasi efektif tanggulangi masalah sesuai kompleksitas daerah masing-masing,' tegas Gubernur Sugianto, diwakili Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, I Ketut Widhi Wirawan dalam rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Bappeda Kalteng, di Palangka Raya, Rabu (9/11/2016).

Gubernur juga mengungkap, banyak yang harus ditanggulangi terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Saat ini, ada desa di Kalteng yang masih kategori tertinggal dan desa sangat tertinggal. Namun bagusnya, sudah nampak perbaikan kondisi dimana jumlah Desa Sangat Tertinggal yang tadinya pada 2014 berjumlah 3 desa, sekarang tinggal 1 desa saja.

Sedangkan yang berstatus Desa Tertinggal, pada 2014 berjumlah 300 desa sekarang telah berkurang atau terentaskan sehingga tinggal 213 desa saja. Hal ini menjadi pekerjaan penting bagi kabupaten yang di dalamnya terdapat desa berstatus tertinggal tersebut.

Disebutkan, ada tiga persoalan sekarang dimana Pemprov dihadapkan pada masalah banyaknya jumlah masyarakat miskin, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun diakui,angka kemiskinan terus menurun di Kalteng dimana saat ini data per Maret 2016 ada 143.485 orang atau 5,6%, berkurang 4.200 orang dibanding tahun lalu.

Selain meminta kepada perwakilan 14 kabupaten/kota yang hadir dalam rapat kordinasi tersebut agar menyelaraskan program dan mengefektifkan kordinasi, Gubernur juga meminta agar dilakukan upaya empat hal dalam percepatan pembangunan tim kordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten mengkordinasikan kegiatan dan programprovinsi.

Pertama, melanjutkan dan meningkatkan semua program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Kedua, mengintegrasikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kalteng khususnya yang berbasis rumah tangga sasaran. Ketiga, menggunakan satu data kemiskinan yaitu basis data yang digunakan oleh tim nasional program penanggulangan kemiskinan (TNP2K) maupun kementerian sosial. 

Keempat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng agar diupayakan melalui berbagai program yang dapat dialaksanakan secara terpadu dan terkordinasi dengan penanggulangan kemiskinan sehingga tepat sasaran. 

Sementara kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kalteng, Herson B Aden  selaku panitia Rakor mengatakan, hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi yang terpadu dan berkesinambungan antara dinas/instansi terkait dalam pnyusunan rencana program 2017, sehingga menghasilkan sinergitas program kegiatan. Perwakilan dari kabupaten/kota yang diundang adalah badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMDes), Bappeda, dan dinas sosial. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).