Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPRD Barut Temui Kemendagri, Terkait Batas Kalteng-Kaltim

  • Oleh Ramadani
  • 10 November 2016 - 21:47 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh ' Sebagai tindak lanjut dari pertemuan rapat pembahasan tanggal 19 Oktober di Gedung DPRD Barito Utara. Antara Dewan, DAD, Camat, Kades dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Teweh Timur,  terkait masalah sengketa tata batas wilayah Kalteng-Kaltim.  Para Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menemui pihak Kementerian Dalam Negeri.

Objek yang menjadi sengketa tatabatas tersebut yaitu berada di wilayah perusahaan tambang batubara Bharinto Ekatama (PT BEK), yang dalam hal ini diduga masuk wilayah Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur.

Ketua Komisi C DPRD Barito Utara, H Tajeri mengatakan, bahwa rencananya pihaknya akan menemui Kemendagri terkait persoalan tatabatas wilayah Kalteng-Kaltim. 'Kita sudah berada di kantor Kementrian Dalam Negeri, kalau sudah (bertemu dengan pihak Kemendagri red) akan disampaikan,' ujar Tajeri, Kamis (10/11/2016) saat dikonfirmasi melalui seluler.

Sebelumnya Wakil Gubernur Kalteng, Habib H Said Ismail turun langsung ke Desa Benangen dan lokasi wilayah PT Bharinto Ekatama (PT BEK) yang menjadi obyek sengketa tata batas Kalteng-kaltim. Ia  didampingi pemerintah daerah, anggota DPRD dan juga pihak Polres Barito Utara.

'Dalam kunjungan, kita sudah melihat secara langsung batas-batas dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang selanjutnya melakukan pemindahan gapura selamat datang sekitar 3 kilometer pada batas kita, sementara sesuai SK Mendagri No 185 poin 5, 486 tahun 1989,' kata Wagub, Minggu (9/10/2016).

Ia juga berpesan agar warga Desa Benangin tidak melakukan hal-hal bersifat anarkis yang bisa merugikan semuanya.

'Kepada pihak perusahaan, kita juga akan menjamin memberi kenyamanan beroperasi dan berinvestasi. Oleh sebab itu, setelah tanggal 15 Oktober nanti masyarakat Benangin diharapkan tidak ada lagi melakukan aksi-aksi di lapangan, karena kita dari Pemprov sudah mengirimkan surat kepada Mendagri yang tinggal menunggu jawaban,' terang Wagub yang saat itu didampingi Sekda Barut H Jainal Abidin serta anggota DPRD H Tajeri dan pejabat Pemkab Barut lainnya.  (RAMADANI/*)

Berita Terbaru