BORNEONEWS, Kasongan - Pihak legislatif dan eksekutif bakal mulai menggelar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2017, Senin (21/11) besok.

"Menurut rencana sesuai jadwal yang ada bahwa pembahasan APBD murni tahun anggaran 2017 itu akan dilaksanakan Senin, 21 Nopember besok," sebut Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Katingan Dody melalui telepon, Minggu (20/11/2016).

Berdasarkan jadwal atau agenda DPRD Katingan itu pula, sebut Dody bahwa paling lambat per 31 Nopember 2016 APBD tahun anggaran 2017 itu sudah harus disahkan.

"Kalau draf APBD oleh pihak eksekutif sudah diserahkan ke pihak dewan atau legislatif beberapa hari yang lalu untuk kemudian dilakukan pembahasan sebelum disahkan," sebutnya.

Berdasarkan draf APBD itu, ujar Dodi, APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2017 tersebut sebesar Rp1,2 triliun lebih.

"Harapan kita pembahasan APBD tahun anggaran 2017 itu bisa berjalan lancar sesuai yang telah dijadwalkan semula," imbuh Dodi.

Setiyabudi, seorang tokoh masyarakat Katingan berharap pembahasan APBD tahun anggaran 2017 harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

"Artinya apa yang sudah tertuang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa maupun tingkat kecamatan, itu yang harus didahulukan," kata Setiyabudi.

Jika memang alasan terbentur anggaran yang minim, maka program yang menjadi prioritas utamalah yang bisa dijadikan patokan.

"Jangan malah banyak yang tidak masuk usulan saat musrenbang yang digolkan, itu berarti ada indikasi bahwa tidak mementingkan masyarakat banyak," tegasnya.

Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa juga berharap bahwa pembahasan APBD murni tahun anggaran 2017 disesuaikan dengan usulan masyarakat pada saat musrenbang tingkat desa maupun kecamatan sebelumnya.

"Memang sebelumnya ada saya mengakui program ujuk-ujuk itu, termasuk tahun anggaran 2016 ini juga ada program ujuk-ujuk yang sebelumnya tidak diusulkan," kata Mantir.

Mantir berharap untuk tahun anggaran 2017 diharapkan tidak ada lagi program yang sifatnya ujuk-ujuk tersebut. 

"Dan kalau misalnya ada perubahan setelah ditetapkan, misanya terkait volume pekerjaan dan anggarannya, ya dikonsultasikan lebih dulu dengan pihak legislatif untuk kemudian bisa diagendakan bisa melalui perubahan mendahului perubahan," katanya.(ABDUL GOFUR/m) 

Sekretaris DPRD Katingan Dodi.BORNEONEWS/ABDUL GOFUR