BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau sudah menyerahkan seluruh aset pendidikan menengah (Dikmen) di wilayahnya, baik untuk SMA dan SMK kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyerahan tersebut sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian kewenangan termasuk pengelolaan pendidikan menengah ditarik ke provinsi. Meskipun awalnya berat, langkah pelimpahan ini pun sebagai bentuk kepatuhan Pemkab Lamandau terhadap aturan baru.

"Sudah (sudah diserahkan), seluruh aset Dikmen yang ada di Lamandau sudah diserahkan ke provinsi tepatnya pada 7 Oktober 2016," ungkap Kepala Dinas pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) lamandau, melalui Kabid Dikmen, Aldison Masa, Rabu (7/12/2016).

Aldison Masa juga menyebut, selain penyerahan data aset untuk 11 SMA dan 10 SMK di Kabupaten Lamandau, pemkab juga menyerahkan data SDM (guru) ke pemerintah provinsi.

Berdasarkan data yang ada, aset yang resmi diserahkan antara lain adalah ruang kelas sebanyak 149, perpustakaan sebanyak 19, kemudian dua laboratorium fisika, tiga laboratorium kimia, 13 laboratorium IPA, lima laboratorium komputer, satu laboratorium komputer untuk praktek, satu laboratorium bahasa, dua laboratorium multimedia, empat laboratorium IPS, 12 ruang kantor, lima unit asrama siswa dan enam unit rumah dinas guru.

"Sedangkan untuk SDM-nya adalah sebanyak 242 PNS, terdiri dari tenaga guru sebanyak 240 orang dan bagian tata usaha (TU) sebanyak dua orang," katanya.

Bahkan, sambung dia, untuk pengelolaan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Nanga Bulik juga sudah diserahkan ke provinsi.

Dalam kesempatan itu, ia memastikan bahwa dengan sudah diserahkannya kewenangan pengelolaan Dikmen ke pemerintah provinsi, terhitung awal 2017, Pemkab Lamandau tidak lagi bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan menengah.

"Termasuk untuk gaji guru-guru honor yang direkrut pihak sekolah (SMA dan SMK) sebanyak 77 orang, dan tunjangan daerah (tunda) semua SDM-nya," jelasnya.

Ia menambahkan, dari 77 guru honor yang diserahkan ke provinsi, ada tiga orang yang merupakan rekrutmen Pemkab Lamandau.

"Sehingga, bagi guru honorer pemkab, apabila di tahun 2017 gajinya telah dianganggarkan provinsi, maka alokasi gaji yang ada di kita (kabupaten) akan dialihkan untuk guru honor SD maupun SMP," tandasnya. (HENDI NURFALAH/m)