MK Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945

Oleh Yohanes S Widada
14 Desember 2016 - 20:06 WIB

BORNEONEWS, Jakarta -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini menyatakan bahwa program Amnesti Pajak tidak melanggar UUD 1945. Keputusan MK ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan atas empat perkara judicial review terkait UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan demikian, putusan MK ini menjadi landasan hukum yang pasti dan menghilangkan segala keraguan terkait legalitas dan konstitusionalitas program Amnesti Pajak sehingga masyarakat/Wajib Pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak dengan kepastian hukum yang kuat dan jelas.

Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan yang menguatkan landasan hukum program Amnesti Pajak sebagai program yang sejalan dengan UUD 1945, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perpajakan Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ditjen Pajak juga menyampaikan terima kasih kepada DPR dan tim perumus yang telah menghasilkan UU Pengampunan Pajak. 'Sehingga kami dapat menjalankan program Amnesti Pajak yang saat ini sudah diikuti hampir 500 ribu WP dengan total harta yang diungkapkan mencapai Rp4ribu Triliun.'

Ditjen Pajak juga mengapresiasi para pemohon judicial review yang telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap program Amnesti Pajak.

Permohonan judicial review ini menunjukkan rasa cinta tanah air yang sangat besar dan perhatian besar kepada rakyat miskin yang juga sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

'Pajak adalah sarana utama untuk membiayai berbagai program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Ditjen Pajak mengajak para pemohon dan semua pihak untuk bersama mengawal pengumpulan penerimaan negara dan menyukseskan Amnesti Pajak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.'

Dengan keluarnya putusan MK ini, Ditjen Pajak mengimbau seluruh masyarakat/Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pemerintah melalui program Amnesti Pajak ini untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan ke depan menjadi WP yang taat.

'Perlu kami tegaskan juga bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP bukan merupakan Wajib Pajak sehingga tidak perlu ikut program Amnesti Pajak.' (*)

TAGS:

#Mahkamah Konstitusi #Judicial Reniew #Uu No 11 Tahun 2016 #Pengampunanpajak #Amnesty Pajak

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kemenhub Minta Masyarakat Tolak Gunakan Bus Tak Punya Izin Jalan

12 Mei 2024 - 20:21 WIB

Hendro mengimbau masyarakat pengguna bus untuk terlebih dulu mengecek kelaikan jalan transportasi tersebut di aplikasi MitraDarat demi memastikan keamanan dan keselamatan selama perjalanan.

DLH Palangka Raya Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Potensi Karhutla

12 Mei 2024 - 20:00 WIB

Kewaspadaan, pencegahan, penanganan hingga pemulihan lahan pascakarhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas.

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Femisida Watch

12 Mei 2024 - 19:41 WIB

Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gender-nya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender yang terjadi sebelumnya.

Prabowo-Gibran Ingin Konsentrasi Wujudkan Janji Kampanye

12 Mei 2024 - 19:21 WIB

RUPST Telkomsel Tunjuk 3 Direksi Baru

12 Mei 2024 - 19:00 WIB

Susunan tiga direksi baru tersebut antara lain yakni Daru Mulyawan sebagai Direktur Finance and Risk Management menggantikan Mohamad Ramzy.

Menteri Agama Eek Hotel dan Dapur di Madinah

12 Mei 2024 - 18:41 WIB

Menag berkunjung ke Emaar Elite di wilayah Syamaliyah (sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi) dan Meez Mary Kitchen For Serve Meals di Wilayah Hatim, Madinah.

KemenBUMN Siapkan Regulasi Program Karyawan Libur 3 Hari Sepekan

12 Mei 2024 - 18:21 WIB

Erick menyebuu70 persen generasi muda memiliki masalah kesehatan mental. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN mendorong program yang disebut "compress working schedule".

3 Klub dari SMP Ikuti Gala Siswa Indonesia Tingkat Kecamatan Tewah Tengah

12 Mei 2024 - 18:11 WIB

GSI merupakan wadah bagi para peserta didik jenjang SMP dalam menumbuhkembangkan bakat dan minat dalam bidang sepakbola, melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah.

Timnas Putri Indonesia U-17 Belum Mampu Petik Kemenangan

12 Mei 2024 - 18:00 WIB

Sepanjang 60 menit permainan berjalan, Korea Utara melakukan penguasaan bola 80 persen berbanding 20 persen untuk Indonesia.

SMPN 1 Muara Teweh Gelar Pemilihan Ketua Ketua OSIS Periode 2024-2025

12 Mei 2024 - 17:51 WIB

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala SMPN 1 Muara Teweh Maslan, S. Pdi dan dewan guru lainnya serta kandidat Ketua dan Wakil Ketua Osis SMPN 1 Muara Teweh dan peserta lainnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia