BORNEONEWS, Nanga Bulik - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamandau memastikan telah menyelesaikan pengurusan 687 persil sertifikat tanah yang masuk Program Nasional (Prona) 2016. Program sertifikat tanah yang seluruh biayanya ditanggung negara itu diperuntukkan bagi lahan rumah dan pekarangan masyarakat, di sejumlah desa sesuai yang ditetapkan sebelumnya.

Selesainya program Prona di Lamandau tahun ini bahkan ditandai dengan penyerahan secara simbolis 25 persil sertifikat kepada 25 penerima (perwakilan masyarakat Lamandau) oleh Presiden  Joko Widodo, pada  salah satu agenda kunjungannya di Kota Palangka Raya, Selasa (20/12/2016), dalam acara peringatan Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2016.

Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Lamandau, Ahmad Bajuri, saat dikonfirmasi Rabu (21/12/2016).

"Prona kita (Lamandau) tahun 2016 ini pengurusannya sudah selesai semua, tinggal menunggu waktu penyerahannya secara kolektif penerima," katanya.

Dirinya juga menyebut, untuk jumlah total program prona di Lamandau tahun 2016 ini angkanya mencapai 687 persil. Kesemuanya masuk pada dua kategori lahan, yakni lahan untuk rumah maupun pekarangan.

"Jumlah tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni kecamatan Lamandau, kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik," terangnya.

Ahmad Bajuri juga merinci, untuk kecamatan Lamandau meliputi Desa Sekoban (140 bidang/persil), Desa Bakonsu (121 bidang/persil). Adapun untuk Kecamatan Delang meliputi Desa Nyalang (61 bidang/persil), Lanadau Kantu (52 bidang/persil), Desa Lopus (78 bidang/persil), Kelurahan Kudangan sebanyak 141 bidang/persil.

"Adapun untuk yang di kecamatan Bulik adalah di Desa Batu Kotam dengan jumlah sertifikat prona sebanyak 93 bidang/persil," jelasnya.

Selebihnya, Ahmad Bajuri juga menyebut, selain 25 persil yang telah diserahkan langsung oleh presiden Joko Widodo, pihaknya juga akan segera menyerahkan kepada masyarakat secara kolektif dan tinggal menunggu waktu saja.

"Untuk mekanisme penyerahannya belum dapat kami pastikan, apakah masyarakat penerima akan diundang (dikumpulkan) seperti tahun-tahun lalu atau di serahkan langsung di kecamatan masing-masing, karena kami (BPN) baru akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mekanismenya ," tukas dia. (HENDI NURFALAH/N).