Sejumlah ASN di Pangkalan Bun Mengaku Sulit Netral dalam Pilkada

27 Desember 2016 - 18:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) mengaku kesulitan memposisikan diri netral dalam pemilihan umum (Pemilu), termasuk Pilkada. Mereka menilai, posisi ASN masih berada di zona abu-abu, diwajibkan untuk netral namun masih memiliki hak pilih dalam Pemilu.

"Kenapa (hak pilihnya) tidak dicabut sekalian, agar ASN bisa tenang saat Pemilu atau Pilkada," ucap salah satu ASN Setda Kabupaten Kobar yang enggan namanya dipublikasikan, Selasa (27/12/2016).

Ia menyebutkan, di Kabupaten Kobar ada sekitar 3000 lebih ASN, angka tidak sedikit dan cukup memberi pengaruh signifikan pada hasil pemilu.

Dengan dimilikinya hak politik, Dia mensinyalir banyak ASN yang turut andil memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, meski dukungan itu dilakukan secara diam-diam.

"Tujuanya jelas, mengincar posisi strategis saat paslon yang didukung menang," bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar Tengku Ali Syahbana mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran resmi untuk menjaga netralitas ASN. "Imbauan sudah kita sampaikan, dan memang itu kewajiban mereka harus bersikap netral saat Pilkada atau Pemilu," katanya.

Terkait pencabutan hak politik bagi ASN, Tengku menganggap perihal tersebut adalah wewenang dari pemerintah pusat. Saat ini yang perlu ditekankan adalah mengupayakan agar ASN betul-betul sebagai abdi negara, khususnya benar-benar memfasilitasi penyelenggaraan pemilu.

Status abdi negara ASN berbeda dengan status abdi negara yang disandang TNI dan Polri. Ketika menghadapi Pilkada atau Pemilu, dalam aturan ASN itu jelas harus netral tidak boleh menguntungkan atau pun merugikan pihak tertentu.

Sedangkan, bagi TNI dan Polri yang tidak memiliki hak politik dianggap sebagai suatu organ negara yang memiliki pemahaman untuk menjaga pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 sudah jelas, larangan yang dimaksud apabila ASN menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Selain itu, Dalam Surat Edaran Menpan Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu paslon.

"Sanksinya juga diatur jelas sesuai bobot kesalahan ASN," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/N).

TAGS:

#Aparatur Sipil Negara #ASN #Pemilu #Netral

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KKP Luncurkan Proyek Percontohan Tambak Udang Tradisional Plus

26 April 2024 - 14:20 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkolaborasi dengan eFishery dan UNIDO, meluncurkan proyek percontohan budi daya udang tradisional plus.

Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Kalteng

26 April 2024 - 14:10 WIB

Negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 adalah Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Menkominfo Minta Dukungan Masyarakat Bantu Berantas Judi Online

26 April 2024 - 14:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta dukungan masyarakat untuk membantu memberantas judi online dengan melaporkan apabila menemukan situs judi yang masih aktif.

TPS 3R di Palangka Raya Berjalan Efektif, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

26 April 2024 - 13:50 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya, Yuseran mengatakan TPS-3R telah berfungsi dengan baik. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kemenkominfo Jajaki Kerja Sama Sektor TIK dengan Papua Nugini

26 April 2024 - 13:40 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika menjajaki kerja sama sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan Papua Nugini.

Kinerja SSMS Tahun 2023 Telah Penuhi Target yang Ditetapkan

26 April 2024 - 13:30 WIB

Produksi CPO di PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk tahun 2023 mencapai 518.819 MT, atau meningkat sebesar 2,11 persen dari hasil produksi tahun 2022 sebesar 508.100 MT. Perseroan mencatat Oil Extraction Rate atau OER tahun 2023 mencapai 22,12 persen, sedikit turun sebesar 0,81 persen dibandingkan OER tahun 2022 yang tercatat 22,30 persen

Menkominfo Dorong Intensifkan Promosi World Water Forum ke-10

26 April 2024 - 13:20 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong kementerian dan lembaga terus meningkatkan komunikasi publik dan promosi World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Faridawaty Turut Berduka Cita Meninggalnya Ade Supriadi

26 April 2024 - 13:10 WIB

Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih pada Pemilu 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Supriadi, SP., MH telah meninggal dunia pada Jumat, 26 April 2024.

Menlu: Indonesia dan Belanda Memiliki Kemitraan yang Baik dan Kuat

26 April 2024 - 13:00 WIB

Menteri Luar Negeri Indonesia RetnoMarsudi menyampaikan bahwa Indonesia dan Belanda memiliki kemitraan yang baik dan kuat.

UPT BPSMB Disdagperin Kalteng Ingatkan Pentingnya Standarisasi

26 April 2024 - 12:50 WIB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia