Para Kades Merasa Dipingpong Soal Pencairan ADD 2016 Tahap Kelima

Oleh Raden Aryo Wicaksono
31 Desember 2016 - 00:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan - Para kepala desa di Kotawaringin Barat merasa dipingpong dalam soal pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tahap kelima. Keterlambatan pencairan ADD tahap kelima 2016 itu, mengalir dari sejumlah perangkat desa di seluruh Kobar. Pasalnya, tidak ada kepastian soal pencairannya. Ketidakjelasan ini mengakibatkan desa-desa yang mengajukan pencairannya terkatung-katung nasibnya dan merasa dipermainkan pihak terkait.

"Kami ini ingin kejelasan. Kalau bisa cair hari ini, Jumat (30/12/2016) kami tunggu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kami pulang ke desa," kata Kepala Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, di sela acara pengukuhan dan pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Kobar, Nurul Edy di Aula Kantor Bupati, di Pangkalan Bun, Jumat (30/12/2016).

Seperti sejumlah kades lainnya, Murni mengaku kebingungan dan merasa dipingpong dalam hal pengurusan pencairan ADD tahap kelima TA 2016 ini. Pasalnya, hingga Jumat sore, para kelapa desa belum juga mendapat kejelasan dari dinas terkait kepastian pencairannya.

Murni menjelaskan, menurut penuturan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera, Dana ADD tahap kelima untuk hampir seluruh desa se-Kobar belum bisa dicairkan. Lantaran, dana dimaksud belum tersedia di kas BPR Marunting Sejahtera, atau dengan kata lain belum disalurkan oleh Bank Kalteng kepada BPR.

Pihak Bank Kalteng menyebut pengadaan dana untuk pencairan ADD tahap kelima belum dapat diproses. Sebab hingga Jumat siang Bank Kalteng belum menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Di sisi lain, pihak DPKD mengatakan bahwa pencairan untuk desa yang baru mengajukan pencairan pada 29 Desember kemarin, besar kemungkinan baru dapat tercairkan beberapa hari mendatang.

"Kata BPR, kalau dananya itu ada, subuh pun akan dilayani oleh mereka. Tapi dinas bilang sekarang masih diproses SP2D-nya dan pengurusan di Bank Kaltengnya ada batas waktu dan besarannya (dana) per hari ada batas maksimalnya. Jadi kemungkinan tidak bisa cair hari ini. Artinya dana itu akan kembali ke negara dan akan menjadi SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran)."

ADD Tahap Kelima Bisa Cair bila BPR Marunting Sejahtera Beroperasi

Kepala DPKD Kobar, Muhammad Fauzi menjelaskan, keterlambatan pencairan ADD tahap kelima ini dilatari oleh keterlambatan pengajuan pencairan dari pihak desa. Pihaknya baru menerima pengajuan pencairan ADD tahap kelima dari desa, Kamis (29/12/2016) pagi. Sehingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ADD tahap kelima desa-desa tersebut belum bisa dikeluarkan secepatnya.

Namun, apabila penyediaan dana untuk pembayaran ADD tahap kelima tersebut sudah selesai diproses di Bank Kalteng, maka ADD tahap kelima TA 2016 untuk desa-desa itu dapat dicairkan di BPR Marunting Sejahtera. Dengan ketentuan pihak BPR Marunting Sejahtera pada Sabtu (31/12) bersedia beroperasi. Hingga Jumat sore, peneribitan SP2D untuk pembayaran ADD tahap kelima sebagian besar desa di Kobar masih diproses di DPKD.

Kalau (pengajuan pencairan) tidak bisa diproses hari ini, ADD tahap kelima itu akan jadi SiLPA. Tapi kalau dananya sudah tersedia, bisa dicairkan. Tapi tergantung, apakah BPR bersedia beroperasi Sabtu besok. Biasanya bank itu kalau Sabtu tutup apalagi besok akhir tahun. Tinggal bagaimana kebijakan Pj (pejabat) Bupati saja. Kalau Pj Bupati meminta BPR beroperasi Sabtu besok, ADD tahap kelima itu bisa dicairkan," terang Fauzi, Jumat (30/12). (RADEN ARIYO/N).

TAGS:

#Add #Alokasi Dana Desa

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Istri H Abdul Rasyid AS Bagikan Bingkisan Minyak Goreng dan Nasi Kotak

26 April 2024 - 12:49 WIB

Aston Villa dalam Perjalanan Membuat Sejarah

26 April 2024 - 12:40 WIB

Tinggal menyisakan empat pertandingan liga dan sudah menghimpun 66 poin, Aston Villa tengah dalam perjalanan menciptakan sejarah dalam mengakhiri musim ini bersama tiket Liga Champions.

Palangka Raya Menuju Ekonomi Hijau Melalui Transformasi Otonomi Daerah

26 April 2024 - 12:30 WIB

Pj Sekda Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan sejumlah strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam rangka transformasi otonomi daerah.

Inikah Bukti Level Kualitas Timnas Sepak Bola Kita Meningkat Tajam

26 April 2024 - 12:20 WIB

Penuh percaya diri, berani, ngotot, tapi juga cermat, taktis dan tenang. Itulah yang terlihat dari Timnas Indonesia U23 setelah menciptakan sejarah besar, masuk semifinal Piala Asia U23 yang pada 2024 ini merupakan edisi yang keenamnya.

Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan Perlu Sinergi dari Multistakeholder

26 April 2024 - 12:10 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa dalam mewujudkan perekonomian berkelanjutan perlu sinergisitas dari multistakeholder.

Jaksa se-Asia Tenggara Berkumpul Bentuk Entitas Jaksa se-ASEAN

26 April 2024 - 12:00 WIB

Jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk membentuk badan atau entitas sebagai wadah mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Perbaikan Nilai MCP dan SPI

26 April 2024 - 11:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menko PMK Tekankan Pentingnya Masyarakat Miliki Sikap Siap Siaga

26 April 2024 - 11:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap siap siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Sekda Kalteng Harap Seminar Bisnis Perkaya Wawasan Kewirausahaan

26 April 2024 - 11:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin memberikan respon positif terkait pelaksanaan Seminar Bisnis dan Parade Coaching Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pakar USU Minta Pemerintahan Presiden Terpilih Fokus Habisi Korupsi

26 April 2024 - 11:20 WIB

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edi Yunara meminta pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka fokus menghabisi korupsi seperti janji kampanye mereka.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia