BORNEONEWS, Palangka Raya- Sejumlah pejabat yang dinonjobkan di lingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) membentuk perkumpulan yang diketuai Dagut, lengkap dengan ketua dan wakil ketua, serta sekretaris dan wakil sekretaris.

Dibentuknya perkumpulan pejabat nonjob ini untuk mewadahi dan memudahkan protes atas status mereka yang tidak jelas tempat kerjanya.

Pasalnya, pejabat ini tidak terakomodasi dalam pelantikan jilid tiga pada 6 Januari 2017 yang didasarkan Perda baru 2016 dan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah. Dimana konsekuensi dari Perda dengan nomenklatur baru ini menyebabkan ada perampingan struktur dan 62 jabatan hilang.

"Kami telah rapat dan membuat forum kordinasi ASN nonjob," kata Dagut saat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng, Jalan Willem AS, Palangka Raya, Jumat (20/1/2017) pagi. Dagub didampingi Yuli selaku sekretaris, Singkang selaku wakil ketua, dan Kristian sebagai wakil sekretaris.

Mereka datang untuk mempertanyakan kebijakan BKD yang membuat mereka nonJob, sementara menurut hitungan mereka seharusnya tidak banyak yang bernasib nonjob andaikata tidak menerima mutasi dari daerah lain dan melakukan promosi pejabat untuk menduduki jabatan tertentu.

"Kok banyak yang nonjob sementara ada yang promosi, ada dari pindahan dari kabupaten/kota juga banyak, ada yang mati/sakit parah tapi masih dilantik. Kami juga belum terima alasan kenapa dinonjobkan, kami belum terima SK nonjob dan alasannya, kami juga tidak tahu tempat kerja dimana," katanya.

Kedatangan mereka diterima Lis Fahimah, Sekretaris BKD dan Mukhlis, Kabid Mutasi. Namun Lis tidak banyak memberikan keterangan karena menurut dia bukan dalam kapasitasnya untuk menjawab atau menjelaskan. (ROZIKIN/B-6)