BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Petani lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) lebih memilih menjual beras maupun gabah hasil panen ke tengkulak. Ini karena harga beli Bulog belum memberi keuntungan bagi mereka.

"Bulog perlu mempertimbangkan untuk merevisi kembali HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang ditetapkan," ujar salah seorang petani di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, Asnawi kepada Borneonews, Selasa (7/2/2017).

HPP yang ditetapkan tahun 2017 ini sebesar Rp7.300 per kilogram beras. Jika para petani lokal tetap menjual dengan harga itu, dipastikan mereka akan mengalami kerugian.

Terpisah, Dandim 1014 Pangkalan Bun, Letkol Inf. Wisnu Kurniawan mengatakan, banyak variabel yang harus diselaraskan untuk revisi HPP. Tidak hanya biaya produksi, produktivitas lahan dan keuntungan petani juga harus dipertimbangkan.

"Selama ini TNI mendapingi para petani untuk membuka lahan pertanian. Saat pendampingan banyak petani yang mengeluhkan harga beli Bulog," ujarnya.

Wisnu mengatakan, HPP beras dan gabah yang diterapkan Bulog mungkin menguntungkan bagi petani yang punya 1 hektare lahan dengan produksi 8-9 ton beras. Tapi, tidak demikian halnya bagi yang hanya mampu memproduksi 5 ton beras.

Selain itu, Dandim meminta Bulog juga memperhatikan ongkos produksi yang dikeluarkan petani terus meningkat. "Hampir di banyak tempat saat ini sedang panen, yang terpenting bagaimana pemerintah dapat menyerap hasil panen," paparnya.

Wisnu juga menekankan perlunya pemerintah untuk melindungi harga petani. "Bulog membeli hasil panen dengan harga yang tinggi dari petani dan menjualnya dengan harga murah di tingkat konsumen, dengan begitu harga petani terlindungi," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-10)