BORNEONEWS, Kasongan - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Katingan, Anto Saptono menyayangkan tidak dipublikasinnya hasil kerja pansus DPRD terkait kasus Bupati Katingan sebelum diparipurnakan.

"Kita setuju adanya pansus itu, tapi jangan terlalu dini. Sebaiknya, hasil kerja pansus dipubikasikan kepada masyarakat. Ini tahu-tahu sudah diparipurnakan," kata Anto Saptono, Jumat (17/2/2017).

Karena di alam demokrasi ini, kata dia, konsekuensinya sudah jelas ada suka dan tidak di masyarakat. Menjadi tugas pansus untuk bisa meyakinkan masyarakat.

"Karena efek dari hasil pansus DPRD itu berakibat Bupati Katingan terancam diturunkan dari jabatannya," katanya.

Paling tidak, kata Anto, tiga hari sebelum paripurna penetapan hasil pansus terkait kasus Bupati Katingan, itu pihak pansus mempublis hasil kerjanya kepada masyarakat.

"Di alam demokrasi ini seharusnya pihak pansus tidak asal setuju dan menerima saja. Kalau seperti ini berarti DPRD siap-siap juga menanggung risikonya. Kita mendukung bila bupati nantinya harus menempuh jalur hukum terhadap sejumlah anggota DPRD itu," pungkas Anto. (ABDUL GOFUR/B-11)