BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan besar swasta (PBS) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terhadap masyarakat dan desa sekitar dianggap masih sangat minim. Hal tersebut mengakibatkan hubungan PBS dan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, renggang dan kerap terlibat konflik.

Menurut Anggota DPRD Kobar, Siti Mukaromah, hingga kini CSR dari perusahaan di Kobar belum banyak memberi manfaat bagi warga dan desa sekitar. Hal ini memicu buruknya hubungan antara warga dan perusahaan.

Kondisi ini, lanjut Siti Mukaromah, seperti yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara (Aruta). Berdasarkan aduan dan aspirasi yang pihaknya terima, lanjut Siti Mukaromah, tak sedikit warga di kecamatan-kecamatan tersebut yang mengeluhkan tak adanya manfaat lebih, atas keberadaan PBS di sekitar tempat tinggalnya.

"Dari beberapa monitoring yang kita lakukan, di Aruta, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng, keluhan warga soal CSR perusahaan masih terus muncul. Menurut warga, kalau tidak diminta atau diusulkan, perusahaan nyaris tidak mau beri CSR. Kalaupun ada, itupun bukan CSR, hanya bantuan sekadarnya," kata Siti Mukaromah, Senin (27/2/2017).

Bukan tak ada sikap. Siti Mukaromah mengaku dirinya dan beberapa anggota dewan daerah pemilihan Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Aruta lain sudah beberapa kali melakukan pendekatan dan penekanan kepada sejumlah PBS. Namun hingga kini, upaya penekanan kepada perusahaan-perusahaan nakal tak buahkan hasil.

"Sudah berapa kali kami datangi dan kami minta perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Ini (sikap acuh tak acuh perusahaan) bisa jadi akibat pelaksanaan Perda tentang CSR yang tidak benar-benar dijalankan." (RADEN ARIYO/B-2)