BORNEONEWS, Palangka Raya - Kalangan DPRD Kalimantan tengah (Kalteng) menanggapi baik adanya focus grup discussion (FGD) yang sekaligus melakukan verifikasi atas proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Anggota DPRD Kalteng, Yansen Binti mengatakan, hal tersebut selama ini telah berjalan baik. Hanya saja persoalan menentukan skala pritoritaslah yang sering terkendala karena tolak ukurnya minim.

Dia menekankan, apa yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng di depan tim penilai Independen dari Bappenas merupakan proses berjenjang. Mulai dari musrenbang tingkat desa hingga provinsi.

'Saya melihat ini cukup baik. Hanya saja ketika sampai pada badan anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, ada beberapa skala prioritas yang sulit bagi kita menentukan, karena lebih dari satu dan sama-sama penting tetapi anggaran terbatas. Sementara tolak ukurnya yang bagaimana. Di sanalah akhirnya permainan politik atau hasil keputusan politik untuk menentukan,' kata Yansen, Sabtu (11/3/2017).

Ia mengatakan, beberapa perencanaan pembangunan telah melalui jaringan aspirasi warga, tetapi tetap saja pintu masuknya lewat musrenbang.

'Jarang tiba-tiba usulan datang dan minta diserap dalam anggaran, pasti lewat musrenbang. Kecuali yang mendadak demi menghormati tamu, daripada daerah malu biasanya penyambutan tidak pantas. Kami oke kan saja usulan eksekutif misalnya pembersihan jalan, pengecatan, dan sebagainya,' tutupnya. (ROZIQIN)