BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda, Ateng Aryono menyatakan kekagumannya dengan ibukota Kalimantan Tengah, Palangka Raya terkait kekayaan alamnya. Tetapi ada hal yang membuat dia sedikit heran dan prihatin, yakni soal nasib angkutan kota yang tidak terlihat meramaikan daerah itu.

'Yang awalnya terdata 500 unit lebih, sekarang tersisa separoh saja angkot itu di jalanan. Ini juga menjadi gejala nasional akibat kepemilikan motor. Sebab angkutan umum jadi terasa lebih mahal ketimbang membawa motor sendiri saat bepergian. Apalagi kredit motor yang hanya 300 ribu sudah bisa bawa pulang,' terangnya di arena Musda V Organda Kalteng, Sabtu (25/3/2017).

Namun, ia bersyukur banyak kendaraan yang terdata, tetapi tidak menimbulkan kemaceten seperti kota-kota di Jawa dan Sumatera. Di kota besar, tidak ada beda antara transportasi umum dengan transportasi pribadi pun sama-sama dirundung macet.

Terkait masalah motor roda dua yang sekarang ini ststusnya angkutan pribadi namun menjadi angkutan umum semisal ojek, menurutnya adalah menjadi PR bagi Organda, sebab keberadaannya menjadi kompetitor bagi keberlangsungan 'hidup-mati' pengusaha angkutan umum.

'Mulai April 2017 diberlakukan seluruh angkutan dalam trayek menggunakan plat kuning. Angkutan sewa khusus sudah disediakan dalam undang-undang untuk mengatur mobil pribadi digunakan untuk mengangkut penumpang/taksi,' kata dia.

Ateng Aryono juga meminta Organda Kalteng berhubungan erat dengan stakeholder terutama dinas perhubungan (dishub).

"Ada kenyataan ketika bicara awak kendaraan, baik darat laut udara, semua harus dididik dulu atau training. Pemerintah daerah yang harus alokasi untuk pelatihannya. Kedua, sekarang sopir pun sudah harus ada sertifikasi. Dengan sertifikasi maka otomatis upaya mengatasi training tadi,' pungkasnya. (ROZIQIN/B-11)