Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Lulusan Turki Ini Luruskan Makna Daulah Bukan Khilafah

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 30 Maret 2017 - 21:14 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' M Syauqillah menjadi salah satu pembicara yang dihadirkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Palangka Raya saat dialog terorisme dan radikalisme di Kantor Gubernur, Kamis (30/3/2017). Dia merupakan pasca sarjana dan doktor lulusan Turki, dan tinggal di sana selama 5 tahun.

Dosen Universitas Indonesia ini pun diminta berbicara masalah potret keberagamaan Daulah Usmaniyah di Turki yang seringkali menjadi rujukan ketika mengupas pemikiran-pemikiran Islam terutama politik dan sistem kenegaraan dalam kaitannya dengan penegakan syariah menggunakan khilafah atau justru bukan.

Menurut dia, mengartikan kepemimpinan di Turki sejak abad 15 dengan bentuk Khilafah, adalah hal yang persepsi salah kaprah. Disana tidaklah pernah dipimpin seorang Khalifah sebagai manifestasi bentuk negara khilafah.

'Yang betul adalah Daulah Usmaniyah bukan Khilafah Usmaniyah. Ini pengertian yang berbeda sekali. Di Turki, tidaklah pernah pernah menggunakan bentuk negara islam khilafah. Mereka memanggil pimpinan negara sebagai raja/mulk, bukan Khalifah,' tandasnya.

Di Turki, keberagaman dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain sangat tinggi, kebudayaan lama bahkan bangunan fisik peradaban milik agama lain tetap dijaga, tidak dimusnahkan. Pemikir-pemikir Islam baik klasik maupun modern, selalu mengusung bagaimana etika politik bernegara, bukan menformilkan Politik Islam sebagai negara.

Justru karangan-karangan pemikir islam abad itu, terang Syauqi, berbicara tentang toleransi, kebebasan, persamaan, keadilan, dan asas-asas tata pemerintahan yang baik atau Good Governance. Hal ini berkebalikan dengan konsep khilafah yang sering didengungkanpara radikalis di Indonesia dengan mencatut seolah sumbernya dari Daulah Usmaniyah di Turki.

'Kalau khilafah, apakah ada toleransi kepada hal-hal dalam pemerintahan yang mengadopsi dari luar Islam Apakah mau menerima akulturasi budaya atau mempertahankan budaya yang ada dan membiarkannya tanpa memusnahkan Sejarah yang mana yang mengatakan Turki menjadi ke khalifahan' ujarnya memberikan pencerahan. (ROZIQIN/B-8)

Berita Terbaru