Komitmen Pemkab Berantas Prostitusi Kembali Dipertanyakan

Oleh Cecep Herdi
31 Maret 2017 - 15:44 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kalangan DPRD menyoroti komitmen Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) dalam memberantas prostitusi. Wakil rakyat itu, meminta pihak Pemkab Kobar tidak padang bulu menutup tempat-tempat prostitusi liar (ilegal).

Anggota DPRD Kobar, Akhmad Subandi mengatakan, penutupan tempat prostitusi liar sering mendapat reaksi penolakan dan dampaknya harus sudah diantisipasi. Jadi, pemerintah setempat tidak boleh terpengaruh. "Contohnya simpang kodok, yang beberapa waktu lalu sudah ditutup. Harusnya lokasi lain yang beroperasi secara ilegal juga ditutup," kata Akhmad Subandi.

Ia menjelaskan, masih ada sejumlah tempat yang dijadikan lokasi prostitusi liar di Kabupaten Kobar, seperti di Sungai Pakit, kilometer 12 Kelurahan Baru dan Desa Purba Sari Kecamatan Pangkalan Lada. "Harusnya Pemkab memberikan perlakuan sama, ditutup, tidak boleh pandang bulu. Intinya harus ditutup semua," tegasnya.

Menurutnya, berbeda dengan lokalisasi Kalimati Baru di Dukuh Mola. Dari awal pembukaan tempat itu sudah diketahui oleh pemerintah setempat. Selain itu, lokalisasi yang berada di Jalan Pasir Panjang itu sudah memiliki rukun tetangga (RT) sendiri, secara tidak langsung keberadaannya diakui. "Mereka juga sudah berdiri bertahun tahun, perlu tahapan khusus untuk menutupnya," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah dilakukan penutupan pemerintah harus memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari. Pemerintah harus menjamin agar mereka tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja.

"Jangan hanya garang saat melakukan penutupan, kemudian kendor dan lemah pengawasan sehingga seusai para petugas meninggalkan lokasi, para PSK kembali beroperasi," pintanya. (CECEP HERDI/B-2)

TAGS:

#Prostitusi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

26 April 2024 - 16:40 WIB

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, telah meminta kepada Dinas Pendidikan Palangka Raya agar dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) secara transparan, optimal, dan akuntabel.

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

26 April 2024 - 16:35 WIB

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di wilayah Kalteng harus dapat dicegah.

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

26 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka RaybAchmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

26 April 2024 - 16:25 WIB

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Heri Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Hal ini disampaikan dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.

Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

26 April 2024 - 16:20 WIB

Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas telah melaksanakan kegiatan lari pagi di seputaran Kota Kuala Kapuas.

Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

26 April 2024 - 16:15 WIB

Ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah selama Februari 2024 didominasi oleh hasil industri, yaitu sebesar US$50,75 juta atau 89,41 persen dari total ekspor yang melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah.

Legislator Kalteng Keluhkan Rumitnya Perizinan Galian C

26 April 2024 - 16:10 WIB

Pemkab Sukamara Gelar Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD 2025-2024

26 April 2024 - 16:05 WIB

Pemkab Sukamara laksanakan Konsultasi Publik 1 Kanjian Lingkungan Hidup Strategis Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029 pada Jumat, 26 April 2024.