BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Staf Hubungan Masyarakat (Humas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Andri Saputra mempertanyakan permintaan GP Ansor dan Banser Kobar yang meminta pihaknya mengganti tema khilafah dalam tablig akbar yang akan digelar, di Masjid Sirajul Muhtadin, Pangkalan Bun, Minggu (9/4/2017). 

Ia menepis anggapan istilah khilafah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita malah bertanya balik, apakah sistem sekulerisme yang melahirkan kepemimpinan proasing atau khilafah yang mengembalikan kedaulatan negara dan kekayaan negara kepada seluruh umat," kata dia, Sabtu (8/4/2017).

"Kami ingin menawarkan solusi, silahkan jika tidak diterima," tandasnya.

Sebelumnya, dalam siaran persnya, Jumat (7/4/2017) malam, Ketua GP Ansor Kobar, Abdul Sahel menyatakan, penegakan negara khilafah akan membuat keutuhan bangsa, yang beragam agama dan suku terancam.

Ia mengatakan, berdirinya Indonesia juga berkat sumbangsih dan kebesaran jiwa para ulama, yang banyak juga berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), induk organisasi dari GP Ansor.

"Inilah yang kita jaga, kita tidak setuju. Kita menolak HTI mendengungkan khilafah di negara Indonesia. Kami dari GP Ansor Kotawaringin Barat, dan GP Ansor seluruh Indonesia, semua menolak, termasuk NU seluruh Indonesia," bebernya.

Kontroversi soal kampanye khilafah ini muncul sebagai respons GP Ansor Kobar terhadap rencana HTI yang akan menggelar tablig akbar dengan tema Khilafah Kewajiban Syar'i, Jalan Kebangkitan Umat, di Masjid Sirajul Muhtadin, Pangkalan Bun, Minggu (9/4/2017) pagi. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-10)