BORNEONEWS, Kasongan - Munculnya kasus korupsi terutama di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dinilai lantaran penghasilan atau gaji mereka sedikit. Sehingga yang bersangkutan akan berupaya mencari celah untuk korupsi sebagai tambahan penghasilan.

"Saya tidak bangga Presiden Jokowi nangkapi pelaku korupsi itu, sebab yang ditangkap misalnya untuk PNS adalah orang yang asalnya dari staf dulu mungkin sudah biasa korupsi," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Industri Kabupaten Katingan, Saptul Anwar kepada borneonews.co.id Senin (17/4/2017).

Menurutnya, di negara tetangga Malaysia, gaji pegawai negeri di sana per bulan kurang lebih Rp12 juta. Sedangkan gaji PNS di Indonesia jauh lebih kecil, bahkan tidak ada separuhnya.

"Kalau bicara korupsi, akar masalah korupsi itu dipelajari kenapa sampai orang korupsi, salah satunya memang gajinya sedikit, sementara kebutuhan hidup tinggi," katanya.

Intinya kesejahtareaan harus diperhatikan. Jika masalah kesejahteraan ini sudah diperhatikan, kemungkinan masalah korupsi ini tidak merajalela.

"Keimanan yang bersangkutan juga harus dibentuk dan tanamkan takut kepada Allah. Karena perbuatan korupsi itu ada hukumannya, dan ada balasannya oleh Allah," katanya.

"Makanya kalau bisa ada reward dari Gubernur Kalteng bagi pejabat yang tidak korupsi ini, dan Gubernur bisa membentuk tim cek pejabat itu," ungkap Saptul.

Ia mengusulkan reward yang diberikan Gubernur itu minimal Rp500 juta per pejabat.

"Ini supaya ada orang di dunia dalam keadaan sakit, itu ada orang yang jujur, sehingga perlu reward itu bagi pejabat tidak korupsi tersebut," imbuhnya.(ABDUL GOFUR).