BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Masalah tumpang tindih legalitas dan tata ruang lahan masih menjadi penghambat sekaligus tantangan yang harus dihadapi industri kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Selatan (kalsel).

"Masalah legalitas lahan perkebunan kelapa sawit sering timbul karena tumpang tindih dengan kawasan hutan dan bahkan dengan lahan pertambangan," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan, Totok Dewanto, di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Permasalahan ini, menurut Totok, disinyalir bisa menyebabkan kekhawatiran dan enggannya para calon investor baru untuk masuk dalam industri minyak kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

"Kita sudah pernah mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat mengenai masalah legalitas tumpang tindih lahan perkebunan ini dengan kawasan hutan. Tanpa kepastian, investor akan takut masuk Kalsel," papar dia.

Permasalahan tumpang tindih izin lahan perkebunan khususnya dengan kawasan hutan tidak semudah yang dibayangkan untuk dipecahkan. Karena melibatkan wewenang pemerintah pusat, daerah serta beberapa kementerian sektoral.

Namun,banyak pihak percaya, bahwa sektor industri ini masih memiliki masa depan cerah, termasuk untuk prospek ekspor ke pasar dunia. Jika bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor ini bisa menjadi awal diversifikasi ekonomi Kalsel yang selama ini cenderung homogen. (NEDELYA RAMADHANI/m)