Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pengalihan Proyek Tanpa Persetujuan Dinilai Lecehkan Lembaga Dewan

  • Oleh Naco
  • 20 Juli 2017 - 21:18 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengungkapkan pengalihan kegiatan sudah sering kali dilakukan eksekutif tanpa persetujuan pihakya. Atas tindakan ini dewan merasa dilecehkan.

Sebagai bentuk kekecewaannya, Jhon menegaskan akan menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan 2017.

Bahkan sebagai Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar), dia akan meminta Badan Musyawarah untuk mengubah jadwal dengan memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dan laporan pertanggungjawaban Bupati Kotim tahun anggaran 2016.

"Biar mereka tahu, karena hal semacam ini sudah berulang kali, nampaknya perlu diberi efek jera. Kalau memaksa melaksanakan kegiatan tanpa dasar hukum silahkan kami tidak mau tanggung jawab. Kalau saya yang saya ikuti dasar hukum, bukan mereka yang selalu katanya-katanya itu," tegas Jhon, Kamis (20/7/2017).

Jhon mengatakan, proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim yang dialihkan itu ke beberapa tempat yakni Jalan Sampit- Pelangsian, Jalan Pramuka dan Jalan Pelita Barat.

"Awalnya anggaran DAK Penugasan itu untuk mengerjakan jalan Kota Besi,-Camba-Kandan (bukan Kandan-Palangan)," kata Jhon.

Itu masuk dalam Perda APBD Kotim, jika segala sesuatu yang ingin dirubah harus melalui kesepakatan bersama.

"Apa susahnya kirim surat nanti kita panggil dan bahas asalkan jelas alasannya dan kami pasti menyetujui. Tapi jangan seperti ini caranya, saya tahu aturan 15 tahun di lembaga dewan ini, lebih paham saya ketimbang mereka, ini melecehkan namanya," tegas Jhon.

Jhon bahkan sempat menghubungi plt Sekda Kotim menanyakan hal tersebut sampai terjadi demikian. Jika tidak mau membahas melalui lembaga dewan Jhon mempersilahkan.

"Yang namanya Pemerintah Daerah itu ya eksekutif dan DPRD ini. Jangan semau mereka, kalau tidak mau membahas, silahkan bahas sendiri dan bikin aturan sendiri," tandasnya. (NACO/B-11)

Berita Terbaru