BORNEONEWS, Palangka Raya ' Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Fordiansyah menyebut, sudah mempersiapkan anggaran untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya 2018.

"Memang sudah masuk (pengajuan dari Banwaslu soal anggaran yang dibutuhkan). Silakan tanya ke Bappeda (nominal anggaran). Yang pasti sudah ada," kata Fordiansyah di sela-sela menunggu Rapat Paripurna di kantor DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (27/7/2017) siang.

Saat ditanya kapan anggaran itu dilakukan pembahasan bersama Bawaslu, dia menyebut, pihak Bawaslu kurang aktif menanyakan hal itu. "Mereka yang tidak pernah datang, bagaimana mau berkomunikasi. Anggaran sudah dimasukan. Cuma mereka yang kurang aktif menanyakan," ungkapnya.

"Mereka juga belum dibentuk kan Yang jelas kita sudah siap (ikut dalam pesta demokrasi 2018)," tuturnya.

Beberapa jam yang lalu, Ketua Bawaslu Kalteng, Theopilus Y Anggen dalam media gathering mengatakan, daerah yang belum menyiapkan anggaran dan pembahasan adalah Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya dan Sukamara.

Namun untuk Kapuas, informasi pada awal Juli lalu sudah diterima bahwa pihak pemerintah setempat telah menyiapkan anggaran. "Kami date line sampai September sebelum melantik Panwas (pelantikan pada 18-21 September 2017). Jadi sebelum melantik Panwas, harus ada komitmen berita acara. Sepanjang tidak ada, kami tidak melantik Panwas. Kalau tidak ada Panwas, berarti akan kami rekomendasikan penundaan," kata Theopilus didampingi Eko Wahyu S dan Lery Bungas.

Theopilus juga membeberkan anggaran yang diajukan dan beberapa daerah yang telah menyetujui. Pertama, Murung Raya. Banwaslu mengajukan Rp 5,48 miliar. Meski belum ada rapat pembahasan, pihak pemerintah setempat sudah menyiapkan Rp250 juta.

Kemudian Barito Utara (Barut), rencana kebutuhan (RKB) Rp4,727 miliar, disepakati Rp4,036 miliar tapi belum tersedia anggarannya. Barito Timur, RKB sebesar Rp5,32 miliar, disepakati Rp3,64 miliar (APBD 2017) sedangan APBD 2018 belum, dan belum tersedia.

Selanjutnya, Gunung Mas, RKB sebesar Rp5,97 miliar, disepakati Rp5,38 miliar dan baru tersedia Rp1,61 miliar. Katingan, RKB sebesar Rp6,81 miliar, disepakati Rp5,58 miliar dan baru tersedia Rp100 juta.

Seruyan rencana RKB sebesar Rp5,57 miliar, belum ada pembahasan final tapi sudah menyediakan anggaran sebesar Rp3,25 miliar. Lamandau, RKB sebesar Rp4,11 miliar dan disepakati Rp3,88 miliar tapi belum menyiapkan anggaran.

Untuk daerah sisanya berdasarkan data dari Bawaslu yang baru ada RKB adalah Kapuas sebesar Rp9,20 miliar, Pulang Pisau sebesar Rp4,92 miliar, Palangka Raya Rp4,071 miliar dan Sukamara sebesar Rp3,31 miliar.

"Memang banyak kabupaten atau kota yang terkejut melihat anggaran. Kenapa tambah besar, karena ada perubahan honor. Kegiatan juga, yang dulu tidak pernah ada sengketa sekarang ada sengketa. Karena aturannya berubah. Bisa menggugurkan calon apabila terbukti money politik. Dulu tidak ada," ungkap Theopilus.

Theopilus juga membeberkan soal pembentukan Panwas penyelenggara Pilkada serentak 2018. Dimulai dari pembentukan tim seleksi pada Juni 2017. Kemudian berlanjut pada seleksi Panwas. Lalu pelantikan Panwas kabupaten/kota pada Agustus 2017. Selanjutnya, pelantikan Panwas, Panwascam pada September 2017. Sedangkan untuk pemungutan suara serentak dilakukan pada 27 Juni 2018.

Masa jabatan Theopilus sendiri akan berakhir pada akhir Agustus. "Sepertinya saya tidak lagi, biar gantian yang muda-muda," tutur Theopilus. (BUDI YULIANTO/B-2)