BORNEONEWS, Palangka Raya - Akibat sistem dan pengelolaan parkir yang tidak jelas selama ini sehingga ada indikasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.

"Bisa jadi PAD perparkiran selalu mengalami kebocoran. Ini lebih diakibatkan hadirnya juru parkir dan lokasi parkir liar, sehingga dana yang ditarik dari masyarakat bukannya untuk pembangunan daerah melalui PAD malah masuk ke kantong yang tidak semestinya," ungkap Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti, Selasa (15/8/2017)

Tapi dugaan itu menurut Alfian yang lebih mengetahui persis terjadi indikasi itu atau tidaknya adalah dinas perhubungan.

"Namun kita melihat kejelasan sistem pengelolaan perparkiran saja yang kurang dilakukan dengan menyeluruh serta tegas untuk mencegah indikasi kebocoran PAD ini terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto juga mengatakan hal yang sama. Ambil contoh di area Yos Sudarso, pungutan terhadap masyarakat dari bidang parkir ini akan masuk ke PAD Provinsi Kalteng atau kas dinas saat parkir dilakukan di halaman kantor dinas di sepanjang jalan tersebut. Sementara Pemko tidak mendapat apa-apa.

"Hal ini tidak sejalan dengan yang DPRD sarankan. Yang kami minta pihak Pemko yang mengelola parkir di kawasan Yos Sudarso tersebut sebagai PAD bagi Palangka Raya bukannya diserahkan ke kantor-kantos dinas di sepanjang jalan itu. Itu ratusan juta setahun bocor lho PAD Palangka Raya. Harusnya Pemko kelola sebelum PKL direlokasi ke tempat yang baru," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)