BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) terus berusaha menyelesaikan kendala yang dialami produk sawit nasional di pasar global.

"Kendala-kendala ekspor kelapa sawit harus segera diatasi karena industri kelapa sawit kita salah satu yang terbesar di dunia," kata Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar, di Jakarta.

Uni Eropa baru-baru ini mengeluarkan resolusi Parlemen Uni Eropa terkait dengan sertifikasi produk sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Mereka menganggap bahwa penanaman sawit dan perluasan lahannya akan merusak lahan itu sendiri.

Padahal, Indonesia telah memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan standar yang sama dengan Malaysia 'melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Indonesia dan Malaysia tergabung dengan CPOPC guna memperkuat kerjasama antar sesama negara produsen sawit sekaligus memperkuat dan mengembangkan industri sawit.

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bersama-sama menentang resolusi Uni Eropa mengenai larangan perdagangan biodiesel berbasis sawit. Kedua negara yang bertetangga tersebut berencana untuk membawa kasus itu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kedua negara menganggap resolusi Uni Eropa serta praktik pelabelan yang tidak adil oleh sektor swasta akan berdampak negatif, tidak hanya pada ekspor minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia ke pasar Uni Eropa, namun juga pada mata pencarian dari jutaan petani kecil.

"Pemerintah Indonesia juga tengah giat berdiskusi memetakan standar dan keberlanjutan program pengembangan industri kelapa sawit. Sekaligus perluasan industri hijau antara kedua negara dalam CPOPC," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia merupakan produsen minyak sawit nomor satu di dunia. Bahkan, nilai ekspor minyak sawit mentah dan turunannya mencapai US$20 miliar. (NEDELYA RAMADHANI/m)