BORNEONEWS, Sampit - Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Tumbang Majene, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur giliran perangkat desa yang diperiksa kejaksaan negeri, Selasa (22/8/2017). Terungkap kegiatan yang menggunakan dana itu banyak tidak selesai.

"Saya penuhi panggilan jaksa, mau diperiksa terkait dana desa," kata salah seorang pria yang mengaku menjabat sebagai kaur pembangunan Desa Tumbang Majene itu sebelum masuk ruang penyidik.

Menurutnya saat dana desa yang kini tengah ditelisik jaksa bergulir ia saat itu menjabat sebagai bendahara. Di mana dari seluruh dana desa maupuan alokasi dana desa ia hanya memegang uang sekitar Rp150 juta saja.

Selebihnya dikelola Pj Kades saat itu seperti apa pertanggungjawabannya ia mengaku tidak mengetahui. "Yang jelas saya yang saya pertanggungjawabkan pengelolaan Rp150 juta itu saja, dan punya saya lengkap saja kuitansi pengeluarannya," tukasnya.

Namun dia membenarkan banyak kegiatan yang tidak dikerjakan sementara ke mana uang untuk kegiatan itu dirinya mengaku tidak mengetahui secara persis.

"Seperti untuk semenisasi jalan itu anggarannya sekitar Rp600 juta, yang ada cuma tumpukkan materialnya saja seperti batu koral, pasir dan besi, kegiatannya tidak terlaksana, saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui saja, karena saya memang tidak tahu apa-apa," tegasnya.

Kasus dana desa yang ditangani jaksa ada beberapa, salah satunya Tumbang Majene, sementara desa lain yakni Cempaka Putih, Batuah dan Tumbang Maya, sementara temuan inspektorat selain empat desa itu desa lain yang diduga ada menuai masalah yakni Simpor dan Suren. (NACO/B-6)