BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie berharap adanya langkah dari Pemerintah Daerah untuk mengamankan situs kebudayaan yang ada di Kabupaten Kapuas.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). "Kunker tersebut dalam rangka mencari referensi terkait dengan implementasi dan penerapan kelembagaan adat dayak di Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar," ungkap Darwandie, kepada Borneonews, Kamis (24/8/2017).

Menurut Darwandie, di sana (Kalbar), mereka memiliki rumah adat yang sangat besar, yang disebut dengan rumah adat Radakng. Rumah adat tersebut menggambarkan budaya lokal dan keunggulan masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.

"Jadi di dalam rumah Radakng itu ada sekitar 14 ruangan, yang mana masing-masing ruangan menggambarkan budaya dan keunggulan Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar," sebut Darwandie.

Kemudian, lanjut Darwandie, dari Kalbar itu banyak ilmu dan referensi yang didapat. Seperti, kebudayaannya, yang mana pemerintahannya betul-betul berusaha untuk menggalinya. "Jadi bidang kebudayaan di sana semuanya bergerak," katanya.

Sehingga, kata dia, dengan kinerja seperti itu situs-situ budaya yang ada di Kalbar dapat mereka inventarisir dengan baik. "Oleh karenanya, kita berharap ke depan, langkah untuk mengamankan situs budaya, barang adat, dan lain sebagainya patut dilakukan. Kalau di daerah kita contohnya rumah Betang Bukui, dan situs yang ada di Bataguh," imbuh wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III tersebut.

Kemudian, cetus dia, dari sisi regulasi, nanti pemerintah dan dewan dapat membuatkan produk hukumnya untuk pengamanan terhadap aset budaya itu. "Sehingga identitas budaya di Kabupaten Kapuas dapat terpelihara dengan baik," pungkas Darwandie. (HAMDI/B-8)