BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) bakal membentuk Tim Pengawas Distribusi elpiji 3 kg. Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, pada Kamis (7/9/2017) digelar rapat pertama untuk menentukan zona pemetaan pangkalan, guna menetapkan database penerima elpiji 3 kg.

"Sehingga sesuai program pemerintah, yang berhak mendapatkan elpiji 3 kg adalah masyarakat miskin. Sehingga nantinya hanya yang memiliki kartu kendali saja yang boleh membeli elpiji 3 kg," jelas Wabup.

Nantinya, lanjut Wabup, dari hasil rapat tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi data. "Setelah rapat yang nantinya diikuti Camat hingga Kades, serta Badan Pusat Statistik kita akan tetapkan target berapa lama tim pengawas pendistribusian elpiji 3 kg bekeja untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga yang berhak mendapatkan gas elpiji 3 kg. Memang target kia tadi tanggal 14 September. Namun pastinya kapan tim bekerja kita tunggu saja nanti seusai rapat penetapan target tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjut Wabup, para pemilik pangkalan elpiji 3 kg juga diwajibkan mematuhi HET sesuai aturan. "Sesuai masukan para pemilik pangkalan nantinya juga akan diusulkan agar ada kenaikan HET gas elpiji 3 kg. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan atau kenaikan yang wajar," ujar Wabup

Pasalnya, kenaikan harga tersebut diperlukan karena pemilik pangkalan elpiji merasa tidak bisa mendapatkan apa-apa bila tidak ada perubahan HET. "Contohnya bila keuntungan pangkalan sekitar Rp2 ribu per tabung kemudian dipotong biaya upah bongkar muat mungkin masih ada keuntungan yang didapatkan. Tapi ada juga pangkalan yang hanya mendapatkan keuntungan Rp400. Maka rasanya dengan margin keuntungan yang cukup kecil maka akan kesulitan untuk menutupi biaya operasional," ujar Wabup. (WAHYU KRIDA/B-2)