Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketum PBNU: Kekayaan Indonesia Dimiliki Segelintir Penguasa Lahan

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 08 Oktober 2017 - 22:32 WIB

ORNEONEWS, Palangka Raya ' Pra Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengupas kondisi sosial masyarakat Indonesia terkini. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini miris, kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan.

Terkait itu, NU mendukung sikap Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan reforma agraria. Sebab hal ini menjadi salah satu dari sekian solusi meningkatkan kesejahteraan dan mengentas ketimpangan. Namun catatannya, kebijakan presiden ini masih dalam taraf niat baik, karena implementasinya belum menunjukkan realisasi yang bagus.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan, kekayaan negara ini dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah.

Dia mengutip data World Bank (2015), Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Dengan gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,46.

'1 persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, dan 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank,' kata Said, Minggu (8/10/2017).

'Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2000-an perusahaan perkebunan, dan 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit. Di sisi lain, 15,57 juta petani tidak punya lahan,' timpalnya.

Berdasarkan potret tersebut, NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Data Bank Dunia pula, Indonesia ditempatkan sebagai negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand.

'Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua-pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian. Kita mendorong Indonesia memperhatikan kembali infrastruktur pertanian ini,' tutupnya. (ROZIQIN/B-11)

Berita Terbaru