BORNEONEWS, Palangka Raya ' Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil mengantarkan provinsi ini menjadi perbincangan nasional dalam hal leveling ketaatan tata laksana pemerintahan khususnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Provinsi berjuluk 'Bumi Tambun Bungai' ini menjadi salah satu enam provinsi yang predikat tata laksana pemerintahan dan sesuai peraturan perundangan, naik levelnya menjadi level 3.

'Kalteng saat ini, leveling ketaatan tata laksana sesuai peraturan perundangan naik ke level 3. Secara nasional hanya enam provinsi saja. Ini suatu kebanggaan kita dan ini atas dorongan Gubernur agar di semua lini semakin maju,' ungkap Kepala Inspektorat Kalteng, Saidina Aliansyah kepada Borneonews, Kamis (2/11/2017).

Penilaian ini, terang Inspektur Saidina, dilakukan dua lembaga yang kompeten dan memang khusus membidangi pengawasan. Yaitu badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) RI dan BPKP Perwakilan Kalteng.

Menariknya lagi, Provinsi Kalteng dalam hal ini, juga mewakili atau satu-satunya provinsi di Kalimantan yang sudah berada di level tiga. Lainnya, masih di level 1 dan 2.

'Jadi level 3 ini sudah yang paling atas. Penilainya BPKP RI dan BPKP Perwakilan Kalteng. Nah, kita satu-satunya diantara provinsi di Pulau Kalimantan. Kita bersyukur, dan kita terus lakukan perbaikan, demi Kalteng Berkah,' pungkasnya.

Untuk diketahui, rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta banyaknya kasus illegal act, dan fraud (kesalahan) yang dilakukan oleh pejabat publik, menjadi sorotan dan kritikan masyarakat saat ini. Reformasi birokrasi menghendaki terwujudnya pemerintahan kelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government. (ROZIQIN/B-8)