Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Rahmat N Hamka : Orang Desa Jangan Sampai Disebut Orang Hutan

  • Oleh Ramadani
  • 09 November 2017 - 19:26 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan sosialisasi pembinaan dan pengawasan dana desa bagi kepala desa di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Kamis (9/11/2017).

Acara sosialisasi ini dibuka dengan resmi oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Hardy Rampay yang mewakili gubernur dan dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara, pejabat Dinas PMD Kalteng.

Peserta sosialisasi terdiri dari kepala desa dari Kabupaten Murung Raya, Barito Timur dan Barito Utara.

Dalam kegiatan ini Anggota DPR RI, H Rahmat N Hamka menjadi nara sumber atau pembicara pada sosialisasi dan pembinaan tersebut.

Rahmat mengatakan kegiatan pelatihan ini dalam rangka peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelala dana desa (DD).

Dia mengharapkan dengan kegiatan ini, para kepala desa mampu untuk memahami tugas dan fungsinya dan jangan ada kekhawatiran dalam mengelola dana desa.

'Selama untuk kepentingan bersama, tidak mark up, dan tidak fiktif, maka jalankan. Kalau ada keraguan konsultasikan. Kerana MOU polri dengan pemerintah sudah ada. Menurut priesiden, kata dia, yang peling penting adalah pembinaan bukan penegakan hukum,' jelasnya.

Menurutnya, kendala paling banyak yang dihadapai oleh desa dalam pengelolaan dana desa yakni pembangunan terbentur dengan kawasan hutan, sehingga pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

'Karena pada kawasan hutan dilaksanakan pembangunan akan menjadi temuan, saja juga sudah beberapa kali menyuarakan kepada kementrian untuk pelepasan kawasan hutan untuk desa. Jangan sampai orang desa itu disebut orang hutan, karena masih berada dikawasn hutan.' Hendaknya kementrian apabila ada desa agar membuat tata ruang desa, sehingga kawasan terjaga dan keluar dari kawasan hutan,' ungkapnya.

Karena itu dia berharap pemerintah jangan hanya melihat Pulau Jawa saja sebagi tolak ukur, karena dikalimantan beda wilayahnya. (RAMADHANI/B-6)

Berita Terbaru