Pemkab Kobar Targetkan Semua Lokasi Prostitusi Ditutup Pada 2019

Oleh Koko Sulistyo
20 November 2017 - 16:18 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menargetkan pada 2019 bebas dari praktik prostitusi. Untuk mewujudkan hal itu, Senin (20/11/2017), bertempat di Aula Dinas Satpol PP dan Damkar Kobar, digelar Sosialisasi Penanggulangan Pencegahan Perkembangan Lokasi dan Praktik Prostitusi.

Dalam sosialisasi itu diundang 119 pekerja sek komersial (PSK) dari empat lokasi prostitusi dan 51 mucikari. Turut hadir Bupati Kobar Nurhidayah, Kepala Satpol PP dan Damkar Hermon F Lyon, sejumlah kepala SOPD lainnya, serta anggota Komisi A DPRD Kobar.

Bupati Nurhidayah dalam kesempatan itu mengatakan, berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Bupati (Perbup) serta terbitnya surat keputusan Indonesia bebas prostitusi pada 2019, maka sebagai kepala daerah dirinya memandang penting untuk ikut ambil bagian dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Bupati menegaskan, dirinya bukan hanya berbicara terkait dengan krisis moral yang ada di Indonesia dan di Kabupaten Kobar. Melainkan juga berbicara terkait krisis kemanusiaan. Karena prostitusi berdampak sangat luas, terutama dari sisi negatifnya.

"Dampak dari adanya prostitusi adalah terkait dengan unsur pendidikan dan kesehatan, " tegas Nurhidayah.

Kemudian, persoalan prostitusi merupakan salah satu bentuk dari krisis moral bangsa. Karena dari data yang didapat bahwa pelaku prostitusi banyak yang masih di bawah umur. Saat ini, Kobar masuk dalam urutan nomor dua jumlah penderita HIV/AIDS di Kalimantan Tengah.

Ia menyadari bahwa ketegasan pemerintah menutup lokasi prostitusi menuai pro dan kontra, terutama dari para pelaku bisnis haram tersebut. Akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk menghindari dampak sosial, pendidikan, dan kesehatan yang terus menggerogoti bangsa ini.

"Saya tegaskan bahwa Kobar nomor dua jumlah penderita HIV/AIDS setelah Kotim, belum lagi narkoba dan minuman keras," tegasnya lagi.

Untuk merealisasikan penutupan lokasi prostitusi, Pemkab Kobar sudah membentuk tim terpadu yang melibatkan beberapa unsur, di antaranya TNI dan Polri. (KOKO SULISTYO/B-3)

TAGS:

#Prostitusi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

26 April 2024 - 16:40 WIB

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, telah meminta kepada Dinas Pendidikan Palangka Raya agar dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) secara transparan, optimal, dan akuntabel.

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

26 April 2024 - 16:35 WIB

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di wilayah Kalteng harus dapat dicegah.

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

26 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka RaybAchmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

26 April 2024 - 16:25 WIB

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Heri Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Hal ini disampaikan dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.

Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

26 April 2024 - 16:20 WIB

Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas telah melaksanakan kegiatan lari pagi di seputaran Kota Kuala Kapuas.

Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

26 April 2024 - 16:15 WIB

Ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah selama Februari 2024 didominasi oleh hasil industri, yaitu sebesar US$50,75 juta atau 89,41 persen dari total ekspor yang melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah.

Legislator Kalteng Keluhkan Rumitnya Perizinan Galian C

26 April 2024 - 16:10 WIB

Pemkab Sukamara Gelar Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD 2025-2024

26 April 2024 - 16:05 WIB

Pemkab Sukamara laksanakan Konsultasi Publik 1 Kanjian Lingkungan Hidup Strategis Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029 pada Jumat, 26 April 2024.