BORNEONEWS, Palangka Raya ' Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas RAPBD Kalteng 2018, didapati dua mata anggaran yang tidak sesuai. Nilainya Rp1,5 miliar, dan angka ini harus dipindah.

Dua anggaran itu harus dialihkan menjadi bentuk atau nama kegiatan lain. Tindaklanjut atas evaluasi Mendagri ini pun sudah ditindaklanjuti tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

'Hanya ada dua catatan yang tidak boleh, dengan nilai Rp 1,5 miliar, yaitu menyangkut kewenangan. Ada Peraturan Presiden (Perpres) yang melarang sehingga dialihkan, kemana pengalihannya terserah kita. Tidak ada pengurangan anggaran,' kata ,' kata Plt Sekda Kalteng Mugeni didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Nuryakin Kamis (28/12/2017).

Satu di antara dua kegiatan itu, adalah kegiatan peringatan hari lingkungan hidup. Sebab kegiatan peringatan hari jadi telah diinstruksikan Kemendagri tidak boleh dianggarkan. Maka ketika sudah terlanjur dianggarkan dalam struktur APBD, pemerintah daerah diminta mengalihkan anggarannya untuk nomenklatur kegiatan lain meskipun pada teknis pelaksanaannya adalah peringatan.

Menurutnya, secara keseluruhan evaluasi yang dilakukan Kemendagri tidak menyangkut anggaran, melainkan lebih ke program kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dianggarkan, dan ada pula kegiatan yang harus diprioritaskan.

Mugeni juga mengklaim anggaran untuk kegiatan prioritas sudah melampaui target. Seperti halnya anggaran pendidikan yang seharusnya 20 %, dianggarkan 25%, kemudian anggaran kesehatan yang ketentuannya hanya 10 %, tapi dianggarkan 15%, dan anggaran infrastruktur yang diminta 22% sudah dianggarkan lebih dari itu.

'Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang sudah dikerjakan. Kemudian penajaman kegiatan sesuai ketentuan kementerian juga sudah dilakukan pemerintah,' ucapnya. (ROZIQIN/B-5)